Putusan PN SIMALUNGUN
37/Pdt.G/2019/PN Sim

Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 37/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Budha di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan yang telah di langsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han kok, A.Md., pada tanggal 24 November 2011 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akta Perkawinan No : 801/T/MDN/2012 pada Tanggal 15 Mei 2012, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Budha di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan yang telah di langsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Sie Han kok, A.Md., pada tanggal 24 November 2011 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akta Perkawinan No : 801/T/MDN/2012 pada Tanggal 15 Mei 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. Livia Annora Lim, perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 6 Juni 2012;
2. Lionel Adriano Lim, laki-laki, yang lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 2013;

Diserahkan kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak sampai dengan mereka dewasa dan dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari;

1. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Simalungun untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);