Putusan PTA SEMARANG
137/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Putusan PTA SEMARANG Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA.Smg
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : RISKI WIDYA PINANDITA, S.S., M.Hum binti AGUS SLAMET, IR. Diwakili Oleh : Wishnu Rusydianto, S.H., DKK
Terbanding/Tergugat : RICKY WIDAYANA, S.Pd,.MM BIN WINARTO

PERTIMBANGAN HUKUM

MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT CARA-CARA YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA, MAKA OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL HARUS DINYATAKAN DAPAT DITERIMA UNTUK DIPERIKSA PADA TINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SETELAH MEMPELAJARI DAN MENELITI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA A QUO YANG TERDIRI DARI BERITA ACARA SIDANG, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR NOMOR 2440/PDT.G/2019/PA.SMG., TANGGAL 26 PEBRUARI 2020 M. BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 02 RAJAB 1441 HIJRIYAH DAN SETELAH PULA MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA, SERTA KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING YANG DIURAIKAN DALAM MEMORI BANDINGNYA, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :

DALAM KONVENSI

MENIMBANG, BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI PADA POKOKNYA ADALAH PENGGUGAT MENUNTUT AGAR PENGADILAN AGAMA MENETAPKAN HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERUPA SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 84 M2 DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 05574/TANDANG ATAS NAMA RICKY WIDAYANA, YANG TERLETAK DI PERUMAHAN DEPOKSARI BLOK N NOMOR 61 RT 005 RW 007, KELURAHAN TANDANG, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG DAN MEMBAGINYA MASING-MASING MENDAPAT 50 % ATAU BAGIAN YANG HASIL PEMBAGIANNYA DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUSAHA MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK PADA PERSIDANGAN YANG TELAH DITENTUKAN, AKAN TETAPI TIDAK BERHASIL, DEMIKIAN PULA PENGGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT/TERBANDING TELAH DIUPAYAKAN PERDAMAIAN MELALUI MEDIASI, OLEH MEDIATOR DRS. H. SYUKUR, MH., HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG, PROSEDUR DAN ADMINISTRASI MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA INI TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 130 HIR AYAT (1) JO. PASAL 17 AYAT (6) SAMPAI DENGAN AYAT (10) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2016, TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. NOMOR 108/KMA/SK/VI/2016, TANGGAL 16 JUNI 2016, TENTANG TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN, AKAN TETAPI BERDASARKAN LAPORAN MEDIATOR TERSEBUT, TERTANGGAL 16 OKTOBER 2019 KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO BAHWA UPAYA PERDAMAIAN DALAM PROSES MEDIASI TIDAK BERHASIL MENCAPAI KESEPAKATAN PERDAMAIAN;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN TELAH MENETAPKAN SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 84 M2 DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 05574/TANDANG ATAS NAMA RICKY WIDAYANA, YANG TERLETAK DI PERUMAHAN DEPOKSARI BLOK N NOMOR 61 RT 005 RW 007, KELURAHAN TANDANG, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAIMANA YANG DITEMUKAN PADA SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI HARTA BERSAMA PENGGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT/TERBANDING (OBJEK SENGKETA);

MENIMBANG, BAHWA DEMIKIAN PULA BERKENAAN DENGAN ASAL USUL DANA/UANG UNTUK PEMBELIAN DAN MERENOVASI OBJEK SENGKETA (TANAH DAN BANGUNAN RUMAH TERSEBUT), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BAHWA ASAL USUL DANA/UANG UNTUK MEMBELI DAN MERENOVASI BANGUNAN RUMAH TERSEBUT ADALAH BERASAL DARI MENJUAL MOBIL MILIK/BAWAAN TERGUGAT/TERBANDING SEBAGAIMANA DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SEBESAR RP 79.500.000,00 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS RUPIAH) DAN JUGA UANG PINJAMAN DARI BANK BNI 46 UANG SEBESAR RP 76.000.000,00 (TUJUH PULUH ENAM JUTA RUPIAH) YANG TELAH DIANGSUR SELAMA 24 KALI ANGSURAN/BULAN DARI JANGKA WAKTU PINJAMAN 48 ANGSURAN/BULAN YANG AKAN SELESAI/LUNAS PADA TAHUN 2021 DAN UANG/DANA DARI PENGGUGAT/PEMBANDING YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN PAGAR, KANOPI DEPAN RUMAH, MEMBELI KLOSET DUDUK KAMAR MANDI DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DIHADAPAN NOTARIS, SEJUMLAH RP 20.200.000 (DUA PULUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) ;

MENIMBANG, BAHWA UANG PINJAMAN DARI BANK BNI 46 SEBESAR RP 76.000.000,00 (TUJUH PULUH ENAM JUTA RUPIAH) YANG DIPEROLEH TERGUGAT / TERBANDING KETIKA MASIH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN PENGGUGAT/PEMBANDING, DENGAN DEMIKIAN UANG PINJAMAN TERSEBUT JUGA MENJADI HARTA BERSAMA PENGGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT/TERBANDING, DISAMPING ITU SEBAGAIMANA MEMORI BANDING PEMBANDING ANGKA 1, YANG MENYEBUTKAN BAHWA PADA TAHUN 2017 DAN 2018 TERGUGAT REKONVENSI MEMPEROLEH BONUS DARI TEMPAT BERKERJANYA SELURUHNYA SEJUMLAH RP 60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIYAH) DENGAN RINCIAN RP 20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH UNTUK MELUNASI PEMBELIAN MOBIL DAN SELEBIHNYA UNTUK MEMBIAYAI RENOVASI RUMAH (OBJEK SENGKETA). DAN TERBANDING DALAM KONTRA MEMORI BANDINGNYA JUGA TIDAK MEMBANTAH MEMORI BANDING PEMBANDING YANG BERKAITAN DENGAN BONUS UANG DARI TEMPAT KERJA TERBANDING DAN PERUNTUKANNYA SERTA TERBANDING HANYA MEMERINCI BESARAN KONTRIBUSI MASING-MASING PIHAK DALAM PEMBELIAN DAN BIAYA RENOVASI OBJEK SENGKETA ;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT PULA DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA BAHWA TERGUGAT/TERBANDING MEMPUNYAI ANDIL ATAU KONTRIBUSI LEBIH BESAR DARI PADA ANDIL ATAU KONTRIBUSI YANG DIBERIKAN PENGGUGAT/PEMBANDING TERHADAP PEROLEHAN HARTA BERSAMA TERSEBUT, AKAN TETAPI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PENETAPAN PORSI/BAGIAN MASING-MASING PIHAK DARI HARTA BERSAMA A QUO, UNTUK PENGGUGAT/PEMBANDING SEBESAR 1/5 BAGIAN ATAU 20 % DAN UNTUK TERGUGAT/TERBANDING SEBESAR 4/5 BAGIAN ATAU 80 %, SEBAGAIMANA PERTIMBANGAN DALAM PUTUSANNYA PADA ALENIA KE 3, HALAMAN 45 DAN 46 YANG MENYATAKAN : SELANJUTNYA MAJELIS HAKIM SEPAKAT MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA A QUO SESUAI DENGAN BAWAAN MAUPUN KONTRIBUSI MASING MASING ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, MAKA UNTUK PENGGUGAT ADALAH 1/5 BAGIAN ATAU (20%) DAN UNTUK TERGUGAT ADALAH 4/5 BAGIAN ATAU (80 %) ;

MENIMBANG, BAHWA SEBAGAIMANA TELAH DIPERTIMBANGKAN DIATAS, MAKA MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING ADALAH LAYAK DAN MEMENUHI RASA KEADILAN, APABILA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERSEBUT DISESUAIKAN DENGAN ANDIL ATAU KONTRIBUSI MASING-MASING PIHAK, SEHINGGA PENGGUGAT/PEMBANDING MEMPEROLEH 2/5 (DUA PERLIMA) BAGIAN ATAU 40 %(EMPAT PULUH PERSEN) DAN TERGUGAT/TERBANDING MEMPEROLEH 3/5 (TIGA PERLIMA) BAGIAN ATAU 60 % (ENAM PULUH PERSEN) DARI HARTA BERSAMA TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA HARTA BERSAMA SAAT INI DIKUASAI OLEH TERGUGAT/TERBANDING, MAKA TERGUGAT/TERBANDING DIHUKUM UNTUK MENYERAHKAN 2/5(DUA PERLIMA) BAGIAN ATAU 40 %(EMPAT PULUH PERSEN) HARTA BERSAMA (OBYEK SENGKETA) TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT/PEMBANDING DAN APABILA TIDAK DAPAT DIBAGI SECARA NATURA, MAKA DAPAT DIJUAL LELANG DAN HASIL PENJUALAN LELANGNYA DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT/TERBANDING SESUAI DENGAN BAGIAN MASING-MASING;

MENIMBANG, BAHWA BERKENAAN DENGAN TUNTUTAN PENGGUGAT/PEMBANDING PETITUM ANGKA 5 TENTANG TERGUGAT/TERBANDING HARUS DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR DWANGSOM SEBESAR RP 1.000.000,00(SATU JUTA RUPIAH) / HARI SEJAK PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYERAHAN OBJEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT DAN TUNTUTAN PENGGUGAT/PEMBANDING PETITUM PADA ANGKA 6 (ENAM), PENGGUGAT/PEMBANDING MOHON AGAR PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (UIT VOEBAAR BIJ VOORRAAD) MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM BANDING ATAU KASASI, OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR, OLEH KARENANYA DIAMBIL SEBAGAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA TIDAK DAPAT DIBENARKAN SELURUHNYA KARENA TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SERTA SELEBIHNYA TELAH DIPERBAIKI OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEBAGAIMANA PERTIMBANGAN DIATAS, DEMIKIAN PULA DENGAN JAWABAN TERBANDING DALAM KONTRA MEMORI BANDINGNYA;

DALAM REKONVENSI

MENIMBANG, BAHWA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI PADA POKOKNYA ADALAH KARENA PENGGUGAT REKONVENSI HANYA DIPERBOLEHKAN MENEMUI ANAKNYA DIRUMAH ORANG TUA TERGUGAT REKONVENSI DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBAWA/MENGAJAK ANAK UNTUK SEKEDAR JALAN-JALAN ATAU PERGI KERUMAH ORANG TUA PENGGUGAT REKONVENSI, MAKA MOHON KEPADA MAJELIS DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PENGASUHAN ANAK/HADLANAH DAPAT DIALIHKAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI, APABILA TERGUGAT REKONVENSI TELAH MENIKAH LAGI DENGAN ORANG LAIN SESUAI HADIS NABI RIWAYAT ABU DAUD DAN AHMAD YANG MENYEBUTKAN HADHANAH ANAK LEBIH BERHAK KEPADA IBUNYA SELAMA BELUM MENIKAH LAGI;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN REKONVENSINYA YANG TELAH MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD), BERDASARKAN PERTIMBANGAN KARENA GUGATAN HARTA BERSAMA DENGAN GUGATAN PENGALIHAN HAK ASUH ANAK (HADLONAH) ADALAH DUA PERKARA YANG BERBEDA SUBSTANSINYA DAN TIDAK ADA HUBUNGANNYA ANTARA GUGATAN KONVENSI DENGAN GUGATAN REKONVENSI, MAKA TIDAK DAPAT DIKOMULASIKAN, DENGAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

MENIMBANG, BAHWA SESUAI DENGAN RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR AGAMA TAHUN 2015 ANGKA 2, YANG MENYEBUTKAN BAHWA PERKARA KOMULASI ANTARA PERSOON RECHT DAN ZAKEN RECHT DAPAT DIAJUKAN BERSAMA-SAMA ATAU SETELAH TERJADI PERCERAIAN, HAL INI SESUAI DENGAN BUNYI PASAL DENGAN 66 AYAT (5) JO. PASAL 86 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KE DUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009;

MENIMBANG, BAHWA SEBAGAIMANA JAWABAN TERGUGAT REKONVENSI BAHWA DALAM WAKTU DEKAT INI BELUM ADA PIKIRAN DARI TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MENIKAH LAGI DAN JAWABAN TERGUGAT REKONVENSI TERSEBUT JUGA TIDAK DIBANTAH OLEH PENGGUGAT REKONVENSI, HANYA MENJELASKAN APABILA TERGUGAT REKONVENSI MENIKAH LAGI, DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI YANG MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PENGASUHAN ANAK/HADLANAH DAPAT DIALIHKAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI, APABILA TERGUGAT REKONVENSI TELAH MENIKAH LAGI DENGAN ORANG LAIN ADALAH GUGATAN YANG PREMATURE, OLEH KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI A QUO HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NEIT ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 2440/PDT.G/2019/PA.SMG., TANGGAL 26 PEBRUARI 2020 M. BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 02 RAJAB 1441 HIJRIYAH, HARUS DIKUATKAN DENGAN PERBAIKAN AMAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM AMAR PUTUSAN DIBAWAH INI ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg., tanggal 26 Pebruari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 84 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan membaginya masing-masing mendapat 50 % atau bagian yang hasil pembagiannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, oleh mediator Drs. H. Syukur, MH., Hakim Pengadilan Agama Semarang, prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (6) sampai dengan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut, tertanggal 16 Oktober 2019 kepada hakim pemeriksa perkara a quo bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas 84 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05574/Tandang atas nama Ricky Widayana, yang terletak di Perumahan Depoksari Blok N Nomor 61 RT 005 RW 007, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagaimana yang ditemukan pada sidang pemeriksaan setempat sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding (objek sengketa);

Menimbang, bahwa demikian pula berkenaan dengan asal usul dana/uang untuk pembelian dan merenovasi objek sengketa (tanah dan bangunan rumah tersebut), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa asal usul dana/uang untuk membeli dan merenovasi bangunan rumah tersebut adalah berasal dari menjual mobil milik/bawaan Tergugat/Terbanding sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dan juga uang pinjaman dari Bank BNI 46 uang sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) yang telah diangsur selama 24 kali angsuran/bulan dari jangka waktu pinjaman 48 angsuran/bulan yang akan selesai/lunas pada tahun 2021 dan uang/dana dari Penggugat/Pembanding yang digunakan untuk pembuatan pagar, kanopi depan rumah, membeli kloset duduk kamar mandi dan biaya pembuatan akta jual beli dihadapan Notaris, sejumlah Rp 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang pinjaman dari Bank BNI 46 sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) yang diperoleh Tergugat / Terbanding ketika masih terikat perkawinan dengan Penggugat/Pembanding, dengan demikian uang pinjaman tersebut juga menjadi harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, disamping itu sebagaimana memori banding Pembanding angka 1, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Tergugat Rekonvensi memperoleh bonus dari tempat berkerjanya seluruhnya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiyah) dengan rincian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah untuk melunasi pembelian mobil dan selebihnya untuk membiayai renovasi rumah (objek sengketa). Dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya juga tidak membantah memori banding Pembanding yang berkaitan dengan bonus uang dari tempat kerja Terbanding dan peruntukannya serta Terbanding hanya memerinci besaran kontribusi masing-masing pihak dalam pembelian dan biaya renovasi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai andil atau kontribusi lebih besar dari pada andil atau kontribusi yang diberikan Penggugat/Pembanding terhadap perolehan harta bersama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan porsi/bagian masing-masing pihak dari harta bersama a quo, untuk Penggugat/Pembanding sebesar 1/5 bagian atau 20 % dan untuk Tergugat/Terbanding sebesar 4/5 bagian atau 80 %, sebagaimana pertimbangan dalam putusannya pada alenia ke 3, halaman 45 dan 46 yang menyatakan : ?? selanjutnya Majelis Hakim sepakat menetapkan pembagian harta bersama a quo sesuai dengan bawaan maupun kontribusi masing masing antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk Penggugat adalah 1/5 bagian atau (20%) dan untuk Tergugat adalah 4/5 bagian atau (80 %)? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah layak dan memenuhi rasa keadilan, apabila pembagian harta bersama tersebut disesuaikan dengan andil atau kontribusi masing-masing pihak, sehingga Penggugat/Pembanding memperoleh 2/5 (dua perlima) bagian atau 40 %(empat puluh persen) dan Tergugat/Terbanding memperoleh 3/5 (tiga perlima) bagian atau 60 % (enam puluh persen) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama saat ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, maka Tergugat/Terbanding dihukum untuk menyerahkan 2/5(dua perlima) bagian atau 40 %(empat puluh persen) harta bersama (obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelangnya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat/Pembanding petitum angka 5 tentang Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) / hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyerahan objek sengketa kepada Penggugat dan tuntutan Penggugat/Pembanding petitum pada angka 6 (enam), Penggugat/Pembanding mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voebaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan seluruhnya karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama serta selebihnya telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan diatas, demikian pula dengan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah karena Penggugat rekonvensi hanya diperbolehkan menemui anaknya dirumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan tidak diperbolehkan membawa/mengajak anak untuk sekedar jalan-jalan atau pergi kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis dapat mempertimbangkan pengasuhan anak/hadlanah dapat dialihkan kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan orang lain sesuai hadis nabi Riwayat Abu Daud dan Ahmad yang menyebutkan Hadhanah anak lebih berhak kepada ibunya selama belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan rekonvensinya yang telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), berdasarkan pertimbangan karena gugatan harta bersama dengan gugatan pengalihan hak asuh anak (hadlonah) adalah dua perkara yang berbeda substansinya dan tidak ada hubungannya antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi, maka tidak dapat dikomulasikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 angka 2, yang menyebutkan bahwa perkara komulasi antara persoon recht dan zaken recht dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal dengan 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa dalam waktu dekat ini belum ada pikiran dari Tergugat Rekonvensi untuk menikah lagi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut juga tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, hanya menjelaskan apabila Tergugat Rekonvensi menikah lagi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan pengasuhan anak/hadlanah dapat dialihkan kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan orang lain adalah gugatan yang premature, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2440/Pdt.G/2019/PA.Smg., tanggal 26 Pebruari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;