1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan PN JAYAPURA
15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
    Tanggal 17 Desember 2018 — - PT FREEPORT INDONESIA - AUSILIUS FRANSISKO ADETOPOGUA ADII
    Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI JAYAPURA
    Tahun 2018
    Tanggal Register 20 Februari 2020
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Cita Savitri
    Hakim Anggota Muhammad Nur Amin, M.h - Asri Rahim, S. Kom
    Panitera - Elsi Mebri
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;3. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 2015-2017 dan periode 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja mengemudikan kendaraan tanpa lisensi dalam pengaruh alkohol sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial tahun 2015-2017 jo. Pasal 29 ayat (57) huruf c Pedoman Hubungan Industrial tahun 2015-2017 jo. Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial tahun 2017-2019 jo. Pasal 28 ayat (57) huruf c Pedoman Hubungan Industrial tahun 2017-2019 PT Freeport Indonesia;6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat dari pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini diucapkan; 7. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Tergugat sejumlah Rp114.124.799,00(seratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:? Uang pesangon.8 x 1 x Rp8.074.100,00 = Rp 64.592.800,00? Uang penghargaan masa kerja.3 x 1 x Rp8.074.100,00 = Rp 24.222.300,00+Jumlah = Rp 88.815.100,00? Uang penggantian hak.- Kompensasi sisa hari cuti = Rp 10.361.762,00- 15% x (Rp88.815.100,00) = Rp 13.322.265,00- Relokasi perdiem. = Rp 500.000,00- Unit pengganti saham. = Rp 1.125.672,00+Jumlah seluruhnya = Rp114.124.799,008. Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses berupa upah pokok yang dibayarkan setiap bulan oleh Penggugat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di pengadilan, yakni sejumlah Rp8.074.100,00 x 6 bulan = Rp48.444.600,00 (empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) kepada Tergugat;9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah;
    Tanggal Musyawarah 17 Desember 2018
    Tanggal Dibacakan 17 Desember 2018
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

138
71