Putusan PA BIMA
1030/Pdt.G/2016/PA.Bm

Putusan PA BIMA Nomor 1030/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 12 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

1.Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi ( Murdani bin Mairah ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( Nurjanah binti Robin ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama Syaifullah umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut.

3.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).

3.3. Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan yang dibayar paling lambat tanggal 10 ( sepuluh ) pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun atau sudah kawin.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

5. Menghukukm Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3.1, 3.2, 3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).