1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN DENPASAR
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN DENPASAR
167/ PDT. G / 2017 / PN Dps

    Putusan PN DENPASAR Nomor 167/ PDT. G / 2017 / PN Dps
    Tanggal 27 April 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
    Nomor 167/ PDT. G / 2017 / PN Dps
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 28 Februari 2017
    Lembaga Peradilan PN DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua I Dewa Made Budi Watsara
    Hakim Anggota Made Sukereni, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi
    Panitera I Wayan Deresta
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; 3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Badung tanggal 2 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000082/B1/AB.CS/TP/2005 tanggal 16 Mei 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 4 Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Mangupura, pada tanggal 9 November 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-26022015-1569 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 26 Februari 2015, adalah tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN BADUNG paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 851.000,- ( delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 27 April 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

10
5