Putusan PN PATI
76/Pdt.G/2017/PN Pti

Putusan PN PATI Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Pti
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
1.SARPAN
2.SUMI
Tergugat:
1.KARIMAN bin SENEN
2.ISMIYATI

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2484 yang terletak di : Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, seluas 169 m2, kini menjadi atas nama Para Penggugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pati dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : tanah milik Kariman ;

Batas Selatan : tanah milik Nandar ;

Batas Barat : tanah milik Karji/Karsan ;

Batas Timur : jalan setapak ;

3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2484 yang terletak di : Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, seluas 169 m2, kini menjadi atas nama Para Penggugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pati dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : tanah milik Kariman ;

Batas Selatan : tanah milik Nandar ;

Batas Barat : tanah milik Karji/Karsan ;

Batas Timur : jalan setapak ;

4. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai tanpa hak diatas bidang tanah Objek Sengketa berupa sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2484 yang terletak di : Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan ukuran sekira 6 m x 10 m dengan batas-batas :

Batas Utara : tanah milik Kariman ;

Batas Selatan : selokan ;

Batas Barat : tanah milik Karji/Karsan ;

Batas Timur : jalan setapak ;

sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang tidak mau membongkar bangunan dengan ukuran sekira 6 m x 10 m pada bidang tanah Objek Sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan pada bidang tanah Objek Sengketa, untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dari bangunan, tanpa syarat dan beban apapun, yang apabila tidak mau secara sukarela menyerahkan, dapat meminta bantuan aparat keamanan Negara ;

7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;