1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI II JAKARTA
  4. Pidana Umum
  5. Pemalsuan

Putusan DILMILTI II JAKARTA
28-K/PMT-II/AD/VI/2019

    Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 28-K/PMT-II/AD/VI/2019
    Tanggal 21 Agustus 2019 — HIKMAT ILLAHI
    Nomor 28-K/PMT-II/AD/VI/2019
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Pemalsuan
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 17 Juni 2019
    Lembaga Peradilan DILMILTI II JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Moch. Afandi
    Hakim Anggota Faridah Faisal, Hari Aji Sugianto
    Panitera Iyah Syafriah
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa Hikmat Illahi., Mayor Inf NRP.114040024701182 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:?Pemalsuan surat?2. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulanDengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat ) bulan tersebut habis.3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:a. Dokumen tahun 2017, terdiri dari:1) 1 (satu) lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2017. 2) 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2017. 3) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNIPembayaran Gaji Induk Militer bulan September 2017.4) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017. 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan. 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2017. 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berhutang/Debitur 2017. 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2017. 9) 2 (dua) Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya 2017. 10) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n Hikmat Ulahi. 11) 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2017. 12) 6 (lembar) lembar Surat Pengakuan Hutang 2017. 13) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2017. 14) 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk 2017. ?b. Dokumen tahun 2018 terdiri dari: 1) 1 (satu), lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2018. 2) 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2018. 3) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNIPembayaran Gaji Induk Militer bulan September tahun 2017. 4) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017. 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan 2018 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2018. 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur. 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2018. 9) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya. 10) 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2018. 11) 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2018. 12) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2018. 13) 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2018. c. 1 (satu) lembar Surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/32/ll/Res.9.2/2019/Puslabfor tanggal 21 Februari 2019 perihal Hasil pemeriksaan teknis laboratoris kriminalistik tanda tangan Wenny Deisshint d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6406/DTF/2018 tangghal 20 Februari 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawati dkk 2 orang. e. 2 (lembar) folio besar dari Puslabfor Bareskrim Polri berisi Lampiran poto,dokumen bukti, dokumen pembanding, tanda tangan bukti dan tanda tangan pembanding. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 21 Agustus 2019
    Tanggal Dibacakan 21 Agustus 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

236
200