Putusan PA DEPOK Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Dpk |
|
Nomor | 131/Pdt.G/2020/PA.Dpk |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata Agama Perceraian |
Kata Kunci | CERAI GUGAT |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 7 Januari 2020 |
Lembaga Peradilan | PA DEPOK |
Jenis Lembaga Peradilan | PA |
Hakim Ketua | H. Mohamad Yamin |
Hakim Anggota | Hakim Anggota 1: H. Muh. Ridwan L., Hakim Anggota 2: Dindin Syarief Nurwahyudin |
Panitera | Fitra Vatria Nugraha |
Amar | Kabul |
Catatan Amar | 1. Mengabulkan gugatan Pengugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Arif Aldiansyah bin H. Firmansyah) terhadap Penggugat (Gita Anggraini binti Herman Goedhyb);3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan bersama tertanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut :Kesepakatan BersamaKesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, 18 Februari 2020, oleh dan antara :Arif Aldiansyah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak PertamaGita Anggraini, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut ?Para Pihak?)Bahwa Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan sebagaimana disebutkan di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan KUA Kecamatan Mampang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1080/150/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008.Bahwa selama masa perkawinan, Para Pihak telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Syahnaz Michiko Sakhi, yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2009 dengan akta kelahiran No. 33281//KLU//JS/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan (selanjutnya disebut ?Anak?).Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, Pihak Kedua telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk (?Gugatan Cerai?).Berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum terbitnya putusan Gugatan Cerai dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Para Pihak telah sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang akibat dari adanya perceraian yaitu mengenai proses perceraian, pengasuhan dan pemeliharaan Anak, santunan Anak, biaya pendidikan Anak dan mengenai Harta Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:Pasal 1Proses PerceraianPihak Pertama dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan proses perceraian dengan Pihak Kedua melalui Gugatan Cerai, dengan syarat dan kondisi yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.Para Pihak sepakat dengan diajukannya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Depok oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama selaku Tergugat tidak akan mempersulit proses persidangan.Terhadap butir-butir kesepakatan Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak Kedua selaku Penggugat sepakat akan merubah Petitum dalam Gugatan Cerai atau setidak-tidaknya menyatakan persetujuannya terkait kesepakatan Para Pihak yang diatur dalam Kesepakatan Bersama dalam Replik dan Kesimpulan Penggugat/Pihak Kedua atau dinyatakan secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan Cerai sehingga Putusan atas Gugatan Cerai sesuai dengan isi Kesepakatan Bersama ini.Para Pihak sepakat, apabila putusan atas Gugatan Cerai sebagian atau seluruhnya berbeda dengan isi Kesepakatan Bersama ini, khususnya mengenai hak asuh Anak, santunan Anak, biaya pendidikan Anak dan Harta Bersama, maka Para Pihak sepakat akan tetap melaksanakan butir-butir kesepakatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.Pasal 2Pengasuhan, Pemeliharan dan Nafkah Anak1. Bahwa mengenai pemeliharaan Anak dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Syahnaz Michiko Sakhi, Para Pihak selaku kedua orangtuanya akan merawat, memelihara, mendidik dan mengasuh Anak tersebut secara bersama-sama (joint custody), sampai Anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, namun untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Anak, maka Pihak Pertama sepakat bahwa Hak Asuh atas Anak diberikan kepada Pihak Kedua sampai Anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.2. Para Pihak sepakat bahwa Anak akan tinggal bersama Pihak Kedua, kecuali jika setelah Anak berumur 12 tahun, Anak memilih tinggal bersama Pihak Pertama.3. Para Pihak sepakat bahwa selama Anak tinggal bersama Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak untuk bertemu Anak pada waktu dan tempat yang disepakati Para Pihak sebelumnya. Jika setelah berumur 12 tahun Anak memilih tinggal bersama Pihak Pertama, maka Para Pihak juga sepakat bahwa Pihak Kedua berhak untuk bertemu Anak pada waktu dan tempat yang disepakati Para Pihak sebelumnya.4. Bahwa Para Pihak bersama-sama berkewajiban mengasuh Anak tersebut sebaik-baiknya sampai Anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dan Para Pihak juga harus proaktif dan/atau selalu berkomunikasi dengan Pihak yang lainnya menyangkut semua hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan perkembangan jiwa Anak serta hal lainnya yang menyangkut masa depan Anak.5. Bahwa sehubungan dengan Para Pihak sudah bercerai dan tinggal terpisah, maka Pihak Kedua sepakat untuk mengatur pengurusan Anak sesuai kesepakatan Para Pihak.6. Para Pihak sepakat apabila Pihak Pertama dengan sengaja lalai atau meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah (orang tua) sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini, yakni bertanggung jawab atas Santunan Anak dan biaya pendidikan Anak maka mengenai hak Pihak Pertama atas pemeliharaan, pengasuhan dan bertemu dengan Anak sesuai yang dijelaskan di dalam butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5 di atas menjadi tidak berlaku bagi Pihak Pertama, kecuali apabila Pihak Pertama tidak berpenghasilan, maka Pihak Pertama akan bertanggung jawab atas Santunan Anak dan biaya pendidikan Anak sesuai dengan kemampuan Pihak Pertama pada saat tersebut. Hal dimana tidak mengubah Hak Asuh Anak di Pihak Kedua.7. Bahwa selanjutnya mengenai pembiayaan pemeliharaan dan kesehatan Anak, maka Pihak Pertama berkewajiban atas semua biaya-biaya tersebut sejumlah Rp 8,000,000 per bulan, dengan kenaikan setiap tahunnya sesuai kemampuan Pihak Pertama dengan mengacu kepada kenaikan inflasi di tahun tersebut, sampai dengan Anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (Selanjutnya disebut ?Santunan Anak?). Butir ini dapat dikesampingkan apabila Pihak Pertama tidak berpenghasilan, maka Pihak Pertama akan bertanggung jawab atas Santunan Anak sesuai dengan kemampuan Pihak Pertama pada saat tersebut.8. Para Pihak setuju bahwa besaran Santunan Anak yang diatur dalam butir 7 diatas tidak termasuk biaya pendidikan Anak. Terkait pendidikan Anak tersebut, Pihak Kedua sepakat akan membiayai pendidikan Anak hingga tingkat SMA atau sampai dengan biaya Pendidikan mencapai Rp 274.500.000,- sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, yang mana tercapai lebih dulu, sedangkan Pihak Pertama sepakat akan membiayai pendidikan Kuliah Anak hingga selesai atau sejak biaya Pendidikan mencapai Rp 274.500.000,- sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, yang mana tercapai lebih dulu.9. Bahwa selama Anak tinggal bersama Pihak Kedua, uang Santunan Anak sebagaimana disebutkan dalam butir 7 diatas akan diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui rekening milik Pihak Kedua, yang akan ditransfer Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setiap tanggal 1 setiap bulannya, atau pada tanggal lain yang akan disepakati Para Pihak.10. Bahwa apabila Anak memilih untuk tinggal bersama Pihak Pertama setelah Anak berumur 12 tahun, maka transfer Santunan Anak akan ditampung dalam rekening atas nama Pihak Kedua yang terpisah, namun Pihak Kedua sepakat segala transaksi pengeluaran melalui kartu ATM akan dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai kebutuhan Anak.Pasal 3Harta BersamaBahwa selama masa perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, berikut yang disepakati sebagai harta bersama, yaitu sebuah Rumah, yang terletak di Green Lovina Residence Blok FA No.2, Jl Bukit Cinere Raya, Depok berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 7111 atas nama Pihak Kedua, dengan Luas Tanah 124 meter persegi, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Depok. (selanjutnya disebut ?Rumah?).Pihak Pertama setuju untuk memberikan seluruh hak Pihak Pertama atas Rumah kepada Pihak Kedua sehingga hak atas Rumah sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji tidak akan menuntut kompensasi atas hak Pihak Pertama terhadap Rumah kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua sepakat tidak akan menuntut kewajiban pembiayaan apapun terkait Rumah kepada Pihak Pertama.Para Pihak sepakat yang menempati Rumah tersebut hanyalah Pihak Kedua dengan Anak dan keluarga Pihak Kedua (jika ada). Ketentuan dalam butir ini akan tetap berlaku walaupun Pihak Kedua menikah dengan orang lain, kecuali pasangan Pihak Kedua tersebut telah diterima dengan baik oleh Anak dan memberikan kompensasi atas Rumah tersebut kepada Pihak Kedua.Para Pihak sepakat apabila Pihak Kedua dengan sengaja lalai atau tidak menjalankan kesepakatan dalam butir 3 di atas, maka Rumah akan di pindah tangan kan kepada Anak ketika Anak sudah cukup umur.Para Pihak sepakat bahwa apabila Pihak Kedua meninggal dunia maka Rumah atau sisa hasil penjualan Rumah (jika ada) akan menjadi warisan untuk Anak dan akan dituangkan dalam surat wasiat terpisah. Namun untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua berhak melakukan tindakan apapun terhadap Rumah dan hasilnya, termasuk namun tidak terbatas untuk menjual/mengalihkan, menjaminkan, menyewakan Rumah tanpa persetujuan siapapun selama masa hidupnya.Para Pihak sepakat terhadap tindakan Pihak Kedua terkait penjualan rumah, atau pembebanan Rumah sebagai jaminan, atau penyewaan Rumah tidak menghilangkan hak atas Anak untuk memiliki tempat tinggal, maka dengan demikian Pihak Kedua menjamin tempat tinggal yang layak bagi Anak selama Anak tinggal bersama Pihak Kedua.Pasal 4Lain-lain1. Kesepakatan Bersama ini akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.2. Para Pihak sepakat untuk mengupayakan dikukuhkannya isi Kesepakatan Bersama ini dalam putusan pengadilan terkait Gugatan Cerai.3. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri seluruh perselisihan yang ada di antara Para Pihak hingga ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan berjanji tidak saling mengajukan upaya hukum apapun terkait perselisihan tersebut, kecuali Gugatan Cerai.4. Bahwa apabila dikemudian hari timbul hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka Para Pihak sepakat akan mengatur kesepakatan tersebut dalam suatu addendum atau amandemen secara tertulis yang disepakati Para Pihak.5. Para Pihak setuju untuk menyelesaikan segala konflik atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun, apabila cara musyawarah dan secara kekeluargaan tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri Depok.3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah; |
Tanggal Musyawarah | 4 Maret 2020 |
Tanggal Dibacakan | 4 Maret 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.zip
- Download PDF
- 131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
66
54