Putusan PN NEGARA
4/Pdt.G.S/2019/PN Nga

Putusan PN NEGARA Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Nga
Tanggal 19 Juli 2019 — Penggugat:
PT. SARANA BALI VENTURA CABANG NEGARA
Tergugat:
1.I PUTU ARDANA
2.NI MADE SENI WATI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus, Nomor 145/SBV/DIR/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019, diantaranya diketahui bahwa I MADE GUNAWIRAWAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Bali Ventura selaku Direktur Utama yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 150 Komplek IDT/Ruko Genteng Biru Blok B 23-24 Denpasar Bali memberikan kuasa kepada MADE DWI JULIANA dan I MADE SUWENA, SH., yang keduanya merupakan karyawan dari PT. Sarana Bali Ventura cabang Negara yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 12 Negara-Bali;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat adalah berada di Jl. Pahlawan No. 12 Negara-Bali yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara sedangkan pemberi kuasa yaitu direktur utama PT. Sarana Bali Ventura berkedudukan dan beralamat di Jl. Diponegoro No. 150 Komplek IDT/Ruko Genteng Biru Blok B 23-24 Denpasar Bali yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Hakim berpendapat domisili Penggugat yang diberikan kuasa oleh direksi berbeda wilayah hukum pengadilan dan pemberian kuasa tersebut tidak bisa dibenarkan karena pemberi kuasa dan penerima kuasa harus berada dalam daerah hukum yang sama, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Nga., dalam register perkara; dan
3. memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.