Putusan PN JAKARTA PUSAT
184/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 184/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 4 Nopember 2019 —Pemohon:
MARTHALENA
Termohon:
PT. PRIMA ARTA SUMBER PERKASA

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tetap Termohon PKPU PT. Prima Arta Sumber Perkasa telah berakhir;
2. Menetapkan Termohon PKPU PT. Prima Arta Sumber Perkasa, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pasuruan, beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok C 23-24 Kawasan Sentra Bisnis Artha Gading, Jalan Boulevard Artha Gading Niaga, Kelapa Gading-Jakarta Utara, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk saudari Tuty Haryati, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas Pailit;
4. Menunjuk dan Mengangkat :

• KHAIRIL POLOAN, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor C.HT.05.15-03, beralamat kantor di Apartemen Mediterania Palace, Jl. Landasan Pacu utara Selatan unit 17 DB, Kemayoran, Jakarta Pusat; dan
• PONTO TRI ANGGORO, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 68 AH.04.03-2017, tanggal 16 Mei 2017, berkantor di Bintaro Business Center, Jl. R.C. Veteran No. 1-I, Bintaro, Jakarta Selatan.

Secara bersama-sama sebagai Kuasa/Tim Kurator dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU tersebut;

4. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan tugas-tugasnya;

5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dalam Proses PKPU akan ditetapkan kemudian dan membebankannya kepada Boedoel Pailit;

6. Menghukum Termohon PKPU/PT. Prima Arta Sumber Perkasa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.467.000,- (dua juta empar ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);