1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SURABAYA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN SURABAYA
53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby.

    Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby.
    Tanggal 22 Agustus 2017 — Bambang Irianto KPK
    Nomor 53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua H.r. Unggul Warso Murti
    Hakim Anggota Samhadi, Lufsiana
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; DAKWAAN KEDUA melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan melakukan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana DAKWAAN KETIGA melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan barang bukti berupa :(sesuai terlampir dalam berkas perkara)5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 22 Agustus 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

834
395