Putusan PN MALILI
23/Pdt.G/2017/PN Mll

Putusan PN MALILI Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1 tahun 1988 atas nama Alm. Paul Tandi, orang tua Penggugat seluas 19.995 m2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau 2 hektar adalah sah dan benar MENGIKAT terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Kantor Agraria tertanggal 3 Juli 1985 dengan perihal surat usul pemberian hak milik tanah atas nama Paul Tandi yang terletak di Ledu-ledu, dahulu Kecamatan Nuha sekarang Kecamatan Wasuponda dan Surat dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Direktorat Agraria pada tanggal 17 Desember 1985 perihal Pemberian Hak Milik An. Paul Tandi atas tanah luas 19.995 m2adalah sah dan benar MENGIKAT terhadap obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Kecamatan Wasuponda tertanggal 10 Oktober 2016;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa yang bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1 Tahun 1988 atas nama Alm. Paul Tandi, orang tua Penggugat seluas 19.995 m2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) atau 2 hektar yang kini dikuasai Para Tergugat yang batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : Utara : Tanah Milik Jemy, Josephing, Maryam dan Debora; Selatan : Tanah Negara; Timur : Tanah Negara; Barat : Tanah Negara; Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.101.000.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);