1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAMBI
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN JAMBI
17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb

    Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
    Tanggal 16 Oktober 2018 — Hj. RUKMINI, S.Pd Binti Hamid
    Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci korupsi
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN JAMBI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha
    Hakim Anggota Edi Istanto, H. Adly
    Panitera Janner Tumanggor
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Hj. Rukmini, S.Pd Binti Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Hj. Rukmini, S.Pd Binti Hamid dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Hj. Rukmini, S.Pd Binti Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Rukmini, S.Pd Binti Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;5. Menghukum Terdakwa Hj. Rukmini, S.Pd Binti Hamid untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp184.979.206,00(seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;8. Menetapkan barang bukti berupa:? 1 (satu) lembar SK Walikota Jambi No : 821.29/66/BKD Tanggal 12 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengangkatan kepala sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Jambi Tim pengelola Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 21 Kota Jambi.? Surat tugas SMPN 21 Kota Jambi nomor : 800/277/SMP.21/2011 tentang Tim Pengelola Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SMPN 21 Kota Jambi.? SPJ bulan April 2011 s/d bulan Juni 2011 (131 lembar)? SPJ bulan Juli 2011 s/d bulan September 2011 (175 lembar)? SPJ bulan Oktober 2011 s/d bulan Desember 2011 (116 lembar)? SPJ bulan Januari 2012 s/d bulan Maret 2012 (177 lembar)? SPJ bulan April 2012 s/d bulan Juni 2012 (208 lembar)? SPJ bulan Juli 2012 s/d bulan September 2012 (145 lembar)? SPJ bulan Oktober 2012 s/d bulan Desember 2012 (188 lembar)? SPJ bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2013 (201 lembar)? Buku Kas Pribadi milik Fatchiyaturrohmah,S.Pd sebagaimana tersebut dalam berita acara Penyitaan barang Bukti tanggal 27 Nopember 2014.? Buku Kantin SMPN 21 Kota Jambi sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan barang bukti tanggal 27 Nopember 2014.? Konsep laporan SPJ (Aprl s/d Juni 2013) yang dibuat oleh Kepala Sekolah Hj.RUKMINI HAMID,S.Pd? Konsep Laporan SPJ (Januari s/d Maret 2013) yang dibuat oleh kepala sekolah Hj.RUKMINI HAMID,S.Pd.? 1 (satu) SPJ bulan April 2013 s/d bulan Juni 2013 (200 Lembar)? 1 (satu) SPJ bulan Juli 2013 s/d bulan September 2013 (183 Lembar)? 1 (satu) SPJ bulan April 2013 s/d bulan Juni 2013 (200 Lembar) ? 1 (satu) lembar data transaksi pembelian buku sesuai dengan struk No 101-002 pada toko Gramedia? Foto Copy buku tabungan Sekolah SMPN 21 Kota Jambi.? Foto Copy Rekening Koran SMPN 21 Kota Jambi Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMP N 21 Kota Jambi.9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 11 Oktober 2018
    Tanggal Dibacakan 16 Oktober 2018
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

91
26