Putusan PN BANDA ACEH
11/Pdt.G/2019/PN Bna

Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bna
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.Zaitun
2.Teuku Mirza Raja Muhammad
Tergugat:
Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Alm. Suami/Ayah Penggugat No. KU.602/A-SDW/1426/2009 tanggal 05 Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugat dengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal 26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat dan Perusahaan Alm. Suami/Ayah Penggugat;
3. Menyatakan nilai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang telah Alm. Suami/Ayah Penggugat kerjakan 100% seluruhnya Rp6.890.299.000,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) telah termasuk perhitungkan pajak PPn 10% (sepuluh persen), adalah sah secara hukum dan mengikat Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat;
4. Menyatakan pembayaran atas sebagian nilai pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang telah dilakukan Tergugat dengan Anggaran APBA Tahun 2010 sebesar Rp1.994.140.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) No.KU.602-A/ SDW/ 4168/2010 Tanggal 27 Desember 2010 adalah pembayaran Tergugat atas sebagian nilai pekerjaan Alm. Suami/Ayah Penggugat yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat tidak mengalokasikan anggaran Rp4.896.159.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah termasuk hitungan pajak PPn 10% (sepuluh persen) di dalamnya dalam APBA Murni dan/atau Perubahan 2010 s/d Tahun Anggaran 2018 untuk membayar sisa nilai pekerjaan Alm. Suami/Ayah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat mengalokasikan Anggaran sebesar Rp4.896.159.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah termasuk hitungan pajak PPn 10% (sepuluh persen) di dalamnya dalam APBA Murni dan/atau Perubahan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam APBA-Murni dan/atau Perubahan Tahun 2019 dan/atau dalam tahun Anggaran berikutnya, untuk membayar sisa nilai pekerjaan Alm. Suami/Ayah Penggugat kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat mengalokasikan anggaran sebesar 12% (dua belas persen) pertahunnya dari sisa nilai pekerjaan Alm. Suami/Ayah Penggugat Rp4.896.159.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) telah termasuk hitungan pajak PPn 10% (sepuluh persen) di dalamnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam APBA-Murni dan/atau Perubahan Tahun 2019 dan/atau dalam Tahun Anggaran berikutnya untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);