Putusan PT JAYAPURA
26/PID.TPK/2015/PT JAP

Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 21 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : M. ARIFIN, SH
Terbanding/Terdakwa : MAX HENGKY NARAHAWARIN, AMd.T

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pdana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 13 Juli 2015 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK /2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 01 Oktober 2015 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2015 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal itu juga sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 29 Oktober 2015 Nomor Perkara : 76/Pid.Sus-TPK/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-U1/1830/HK.07/V/2015 tanggal 11 November 2015 dan Nomor W30-U1/1831/HK.07/V/2015 tanggal 11 November 2015 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding angka 1 yaitu tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama atas pembuktian unsur melawan hukum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa dalam kedudukan memegang jabatan publik maka lebih tepat dengan menyalahgunakan wewenang bukan melawan hukum, maka keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan dapatlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding angka 2 yaitu tidak sependapat terhadap penjatuhan hukuman yang sangat jauh dari tuntutan dan sangat tidak adil, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memang sifat keadilan itu relatif sangat tergantung dari sisi mana melihatnya dan yang pasti bahwa pemberian pidana harus dilihat dari bagaimana peranan Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana korupsi tersebut, tetapi keberatan Penuntut Umum tersebut akan menjadi perhatian Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum yang pada dasarnya menyatakan bahwa apa yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan haruslah dikuatkan, maka hal ini akan menjadi perhatian dari Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 9 Juli 2015, serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair dapat dikuatkan, dengan perubahan mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

~ bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja serta perbuatan korupsi tersebut telah merugikan negara;

~ bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin;

~ bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa, salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1)-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;