- Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Gto dari register perkara;
- Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugatsebesar Rp1.510.000,00 (SatuJuta LimaRatus Sepuluh Ribu Rupiah);
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Gto |
|
Nomor | 16/Pdt.G.S/2019/PN Gto |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata |
Kata Kunci | Wanprestasi |
Tahun | 2019 |
Tanggal Register | 10 September 2019 |
Lembaga Peradilan | PN GORONTALO |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Tunggal I Gede Purnadita |
Hakim Anggota | Hakim Tunggal I Gede Purnadita |
Panitera | Panitera Pengganti: Awal Ratna Margasari |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DISMISSAL |
Catatan Amar |
Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajarigugatan Penggugat Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Gto secara seksamadariposita Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.61/5126/1/2016Tanggal 22 Desember 2016, dimanaTergugatmengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00(lima puluhjuta rupiah), kemudian pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugatsetiap bulan dalam jangka waktu 36(tiga puluh enam)bulan sejak ditanda tanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor B.61/5126/1/2016Tanggal 22 Desember 2016, setiaptanggal22pada bulan angsuran yang bersangkutan, untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM Nomor140Tanggal 19 Nopember 2009Atas Nama Yunus Pakayayang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas, namun kenyataannya Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.61/5126/1/2016Tanggal 22 Desember 2016, sehingga akibat kredit macet milikTergugattersebut, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bungapinjaman sejumlah:Pokok: Rp37.827.050,00 dan Bunga:Rp0,00 sehingga TotalsejumlahRp37.827.050,00(tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah); Menimbang, bahwa kemudian dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukanbiaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukanbiaya ini sejumlah tunggakan pokok tersebut sejumlahRp37.827.050,00(tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah); Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan didalam posita ? posita Penggugat tersebut diatas, menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan/agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor140Tanggal 19 Nopember 2009Atas Nama Yunus Pakaya; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo untuk menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanasebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanasebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 17Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanamenentukanbahwa ?dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan?; Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanamenentukanHakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana ataukah tidak; Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3 memohon kepada Hakim agar menghukum ?Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesarRp.37.827.050,-(Tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikanSHM Nomor140 Tanggal 19 November 2009 Atas Nama Yunus Pakaya, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat?; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf B PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanaberbunyi : ?Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah? ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitum angka 3 tersebut dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf B PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diatas, Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara aquo,yang menjadi dasar gugatan adalah Tuntutan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalahsejumlahRp37.827.050,00(tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)dalam artian dibawah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), namun demikian dalam perkara aquoyang dijadikan agunan / jaminan adalah sebidang tanah berdasarkan SHM Nomor140Tanggal 19 Nopember 2009Atas Nama Yunus Pakaya, sehingga gugatan Penggugat dalam perkaraa quo adalah menyangkut permasalahan mengenai sebidang tanah yang didalamnya dapat mengandung potensi sengketa hak atas tanah; Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, didalam petitum gugatan Penggugat poin ?3? yang pada pokoknya meminta ?Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikanSHM Nomor140 Tanggal 19 November 2009 Atas Nama Yunus Pakaya, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat?, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo karena untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)memerlukan proses yang rumit dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk tunduk patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan SederhanaPasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa Gugatan Sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa ?para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama?, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quokhususnya pada petitum poin ?3? dengan kalimat ?Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikanSHM Nomor140 Tanggal 19 November 2009 Atas Nama Yunus Pakaya, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat? tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhanasebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable(tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quotidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhanasebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanatersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapanuntuk menyatakan bahwa gugatan in casubukan merupakan gugatan sederhana; Mengingat,ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanasebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanadan Peraturan Perundang?undangan lain yang bersangkutan; MENETAPKAN: |
Tanggal Musyawarah | 12 September 2019 |
Tanggal Dibacakan | 12 September 2019 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada