Putusan PN PONOROGO
1/Pid.Pra/2019/PN Png

Putusan PN PONOROGO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Png
Tanggal 25 Maret 2019 — Pemohon:
Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT PONOROGO

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian ;

2. Menyatakan :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/100/V/2013/Satreskrim, tanggal 10 Mei 2013;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12a/II/ 2016/Satreskrim, tanggal 15 Februari 2016;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12b/IV/ 2016/Satreskrim, tanggal 20 April 2016;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/66/III/ 2017/Satreskrim, tanggal 06 Maret 2017.

adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3 Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/100/V/2013/Satreskrim, tanggal 10 Mei 2013;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12a/II/ 2016/Satreskrim, tanggal 15 Februari 2016;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12b/IV/ 2016/Satreskrim, tanggal 20 April 2016;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/66/III/ 2017/Satreskrim, tanggal 06 Maret 2017.

adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan berdasarkan :
   1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/100/V/2013/Satreskrim, tanggal 10 Mei 2013;
   2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12a/II/ 2016/Satreskrim, tanggal 15 Februari 2016;
   3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12b/IV/ 2016/Satreskrim, tanggal 20 April 2016;
   4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/66/III/ 2017/Satreskrim, tanggal 06 Maret 2017.
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono Ponorogo Lama jalan dr. Cipto Mangunkusumo Ponorogo atau RSUD dr. Harjono Ponorogo baru jalan raya Ponorogo ? Pacitan Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2009 dan 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e, Pasal 56 KUHP, sebagaimana tertuang dalam :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/100/V/2013/Satreskrim, tanggal 10 Mei 2013;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12a/II/ 2016/Satreskrim, tanggal 15 Februari 2016;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12b/IV/ 2016/Satreskrim, tanggal 20 April 2016;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/66/III/ 2017/Satreskrim, tanggal 06 Maret 2017.

adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum sebesar Nihil ;