1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KEPANJEN
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN KEPANJEN
93/Pdt.G/2019/PN Kpn

    Putusan PN KEPANJEN Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Kpn
    Tanggal 31 Oktober 2019 — Perdata Ponidi, Dkk melawan Dirut PTPN XII
    Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Kpn
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 1 September 2020
    Lembaga Peradilan PN KEPANJEN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Ari Qurniawan
    Hakim Anggota Uny Defiary, Mhsurtiyono
    Panitera Slamet Riadi
    Amar Kabul
    Catatan Amar DALAM KONVENSIDalam Provisi- Menolak gugatan provisi Para Penggugat tersebut;Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, serta Turut Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Para Penggugat;- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 2010 dan perpanjangannya tahun 2015 atas nama Tergugat 1 (PTPN XII) yang diterbitkan oleh Tergugat 2 (Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sampai dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam SK Mendagri Nomor 35/HGU/Da 1988 dan SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo 3-VIII-1996 Tentang Kebijaksanaan Penataan Kembali Areal Perkebunan dalam Pengusahaan PT Perkebunan XXIII yang telah Memperoleh HGU berdasarkan SK Mendagri Nomor 35/HGU/DA/1988, serta SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4-VIII-1996 Tentang Pembatalan secara Parsial Keputusan Pemberian HGU pada PT Perkebunan XXIII berdasarkan SK Mendagri Nomor 35/HGU/DA/1988, serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 7-420.3.35-1998 Tentang pemberian hak milik dalam rangka konsolidasi tanah pertanian, pada pokoknya memberikan hak milik kepada Para Penggugat, sebagai bagian dari warga Desa Tegalrejo sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) orang terdiri dari 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) bidang;- Memerintahkan pada Tergugat 2 untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Para Penggugat yang tumpang tindih (overlapping) dari Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 Tahun 2010, yaitu :1. SHM Nomor 135 tanggal 28 April 1983 luas 599 M2 atas nama Ponidi, sesuai SK Gubernur KDH Tingkat I Nomor DA/218/SK/HM/1980 tanggal 18-10-1980, untuk Penggugat 1;2. SHM Nomor 284 tanggal 9 Juli 1987 luas 1.995 M2 atas nama Pairus, sesuai SK Gubernur KDH Tingkat I Nomor DA/218/SK/HM/1980 tanggal 18-10-1980, untuk Penggugat 2;3. SHM Nomor 316 tanggal 15-11-1984 luas 1.367 M2 atas nama Suliono, sesuai SK Gubernur KDH Tingkat I Nomor DA/218/SK/HM/1980 tanggal 18-10-1980, untuk Penggugat 3; 4. SHM Nomor 197 tanggal 15-11-1984 luas 429 M2 atas nama Marsamin, sesuai SK Gubernur KDH Tingkat I Nomor DA/218/SK/HM/1980 tanggal 18-10-1980, untuk Penggugat 4;- Memerintahkan pada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat untuk memberikan lahan tanah pertanian dalam lahan yang menurut Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai bagian lahan HGU, dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk Para Penggugat sebagaimana telah ditentukan dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 460.353.0-177 tahun 1998, dan letak, luas, dan batas-batasnya sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 7-420.3.35-1998 Tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Konsolidasi Tanah Pertanian;- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat mematuhi putusan ini tanpa syarat, atau apabila tidak dilaksanakan maka menggunakan upaya paksa melalui aparat yang berwenang;- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Tergugat 1 Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat 2, dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp5.182.000,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 28 Oktober 2019
    Tanggal Dibacakan 31 Oktober 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

374
204