1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KOLAKA
  4. Pidana Khusus
  5. KDRT

Putusan PN KOLAKA
261/Pid.Sus/2017/PN Kka

    Putusan PN KOLAKA Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Kka
    Tanggal 5 April 2018 — - Hj. ANDI ERNI ASTUTI, S.Si binti ANDI M. THAMRIN

    Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Kka
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus KDRT
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN KOLAKA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - Rudi Hartoyo
    Hakim Anggota - Yurhanudin Kona, - Derry Wisnu Broto K.p
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa Hj. ANDI ERNI ASTUTI, S.Si binti ANDI M. THAMRIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN?, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah pisau yang ujungnya runcing bergagang plastik warna merah dengan ukuran panjang dari hulu kepangkal 20 (dua puluh) cm dan ukuran paling lebar 2 (dua) cm;Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;- 1 (satu) lembar baju kaos dalam berlengan warna putih yang terdapat robekan pada bagian dada sebelah kanan dan terdapat percikan darah;- 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna biru putih yang terdapat percikan darah;- 1 (satu) lembar baju dalam warna cream yang terdapat percikan darah;- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 7408012207130002;Dikembalikan kepada Terdakwa Hj. ANDI ERNI ASTUTI, S.Si binti ANDI M. THAMRIN;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 5 April 2018
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

66
26