Putusan PN PAINAN
7/Pdt.G.S/2019/PN Pnn

Putusan PN PAINAN Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pnn
Tanggal 26 Agustus 2019 —Penggugat:
Pungki Fernando Putra
Tergugat:
1.Jasdi Indra
2.Del Sutri Wati

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim dalam gugatan sederhana setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa gugatan sederhana. Bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menggariskan ketentuan sebagai berikut :

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;
4. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut dapat disimpulkan dalam menentukan suatu gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana atau tidak, Hakim memeriksa materi gugatan yang diajukan berdasarkan syarat yang diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang beberapa ketentuannya telah diubah dan ditambah dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta dengan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang jika diperhatikan mengatur mengenai objek gugatan sederhana, menggariskan ketentuan :

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak atas tanah;

Kemudian Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang jika diperhatikan mengatur mengenai subjek gugatan sederhana, menyebutkan :

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

1. Pengugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim melihat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memenuhi salah satu syarat gugatan sederhana yaitu mengenai jumlah pihak yang dijadikan sebagai Tergugat oleh Pengugat. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang rumusannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam gugatan sederhana baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Bahwa jika dibaca gugatan a quo, Penggugat telah menarik Jasdi Indra dan Del Sutri Wati selaku Tergugat, yang pada akhir penyebutan identitas Jasdi Indra dan Del Sutri Wati selaku Tergugat tersebut Penggugat menyebutkan ?bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri maka dari itu Penggugat menggugat Jasdi Indra dan Del Sutri Wati?. Namun kemudian apabila dibaca lebih lanjut uraian dalil posita gugatan Penggugat, sama sekali tidak ditemukan adanya dalil yang menggambarkan atau menjelaskan adanya kepentingan hukum yang sama antara Jasdi Indra dan Del Sutri Wati terkait materi atau objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang pada akhirnya membuat Penggugat menarik Jasdi Indra dan Del Sutri Wati selaku suami istri sebagai tergugat dalam perkara a quo. Bahwa jika dibaca dengan seksama dalil posita gugatan Penggugat, yang diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatan a quo terkait dengan materi atau objek gugatan hanyalah mengenai perbuatan Tergugat Jasdi Indra, sedangkan terkait dengan Tergugat Del Sutri Wati sama sekali tidak ditemukan adanya uraian yang menjelaskan mengenai kepentingan hukum Tergugat Del Sutri Wati dengan materi atau objek gugatan tersebut, bahkan di dalam dalil posita gugatan a quo sama sekali tidak ada disebut atau disinggung tentang Tergugat Del Sutri Wati. Bahwa selain dari dalil gugatan Penggugat tersebut, adanya kepentingan hukum yang sama antara Jasdi Indra dan Del Sutri Wati dengan materi atau objek gugatan tidak dapat ditelusuri lebih jauh karena Penggugat sama sekali tidak ada melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena jumlah tergugat dalam gugatan Penggugat lebih dari satu yang dari gugatan tersebut tidak terlihat dan tidak ditemukan adanya kepentingan hukum yang sama diantara Tergugat-Tergugat tersebut, sehingga Hakim berpendapat gugatan a quo tidak termasuk dalam gugatan sederhana dan untuk itu Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pnn dalam register perkara. Selain itu juga diperintahkan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pnn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;