1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT MAKASSAR
  4. Pidana Khusus

Putusan PT MAKASSAR
16/PID.TPK/2017/PT MKS

    Putusan PT MAKASSAR Nomor 16/PID.TPK/2017/PT MKS
    Tanggal 19 Juni 2017 —Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYAMSU JAPARANG Diwakili Oleh : SUHARDY SH
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SARWANTO, SH
    Nomor 16/PID.TPK/2017/PT MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2017
    Tanggal Register 8 Mei 2017
    Lembaga Peradilan PT MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Robinson Tarigan
    Hakim Anggota Ahmad Gaffar, Brm. Imran Arief
    Panitera Hamsiah
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM;----------------------------------------------------------------
    • MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO.44/PID.SUS.TPK/2016/PN.MKS TANGGAL 08 FEBRUARI
      2017 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT :-----------------------------------------
    • MEMBEBANI TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP.5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH);----------------------------------------------------------------------------
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;----------------------------------------------------------------
    • Menguatkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks tanggal 08 Februari
      2017 yang dimintakan banding tersebut :-----------------------------------------
    • Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);----------------------------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah 19 Juni 2017
    Tanggal Dibacakan 19 Juni 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

86
56