Putusan PN BUKITTINGGI
4/Pdt.G.S/2019/PN Bkt

Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bkt
Tanggal 20 September 2019 — Penggugat:
ADNAN
Tergugat:
ARIZUL JANUAR ST KAYO

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas diajukan dalam bentuk gugatan sederhana tertanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 18 September 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bkt, maka pengadilan akan terlebih dahulu memperhatikan tentang hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Bab III mengatur tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan bahwa tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi :

1. Pendaftaran.
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana.
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Pemeriksaan Pendahuluan.
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.
6. Pemeriksaan sidang dan upaya Perdamaian.
7. Pembuktian.
8. Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab IV diatur tentang Pemeriksaan Pendahuluan, dimana dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan ?apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa gugatan berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat?.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah surat gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah.

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengketa hak atas tanah adalah proses interaksi antaradua orangataulebihatau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama,yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman,tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) salah satunya adalah termasuk Hak Sewa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa yang menjadi objek gugatan pada pokoknya adalah perjanjian sewa tanah tanggal 9 Januari 2017, terkait sebidang tanah yang luasnya 1,3 Ha (13.000) meter persegi, yang terletak di Tanah Bato, Jorong IV, Kampuang Nagari Kamang Hilia, kabupaten Agam dengan batas-batas:

• Sebelah Utara dengan tanah Ilam;
• Sebelah Selatan dengan Sawah Dt Marajo;
• Sebelah Timur dengan sawah Animar;
• Sebelah Barat dengan tanah Dt Tantejo Marajo

Diatas tanah tersebut telah ditanami berbagai tanaman sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut dan pihak Pengugat menyatakan pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjajian diatas telah menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat diatas termasuk gugatan mengenai hak atas tanah/sengketa hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat diatas termasuk gugatan mengenai hak atas tanah/sengketa hak atas tanah, maka gugatan ini haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka surat gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah nyatakan tidak dapat diterima karena bukan termasuk dalam gugatan sederhana, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bkt dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Pengugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 96.000,00 .- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);