Putusan PN ROKAN HILIR
11/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Rhl
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
MASTA TANIA TAMPUBOLON
Tergugat:
1.DONAL ADRIAN SIHOMBING
2.POLRES BENGKALIS Cq. KASI PROPAM POLRES BENGKALIS

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam perkara yang dapat diperiksa menurut tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Nomor 4 Tahun 2019) mengatur Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi dari penggugat;
2. Bahwa dari ketentuan tersebut diketahui seharusnya dalam perkara gugatan sederhana, jika terdapat lebih dari satu orang tergugat, seluruh tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Oleh karena dalam perkara ini para pihak terdiri atas penggugat, tergugat dan turut tergugat, dimana domisili tergugat dan turut tergugat berada di wilayah hukum yang berbeda yaitu tergugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir dan turut tergugat berdomisili di Kabupaten Bengkalis, maka keadaan yang dimaksud Pasal 4 Ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tidak terpenuhi dalam gugatan yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa setelah mencermati isi dari gugatan Penggugat dinilai terdapat beberapa pokok perkara yaitu mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), pernyataan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan pernyataan sah Dareen Absyaloom Sihombing sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut dinilai pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, sehingga apa yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Nomor 4 Tahun 2019) tidak terpenuhi dalam perkara ini;
4. Bahwa setelah mencermati dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia Dolok Sanggul dan dari posita poin 3 diketahui bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan, maka seharusnya Gereja Pentakosta di Indonesia Dolok Sanggul harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini guna mengetahui kebenaran perkawinan tersebut;
5. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka dinilai perkara ini tidak tepat diperiksa menurut hukum acara gugatan sederhana sebagaimana diatur Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 ayat (3a) Jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Rhl dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.