1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAMUJU
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN MAMUJU
09/Pid.Sus/2013/PN.MU

    Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
    Tanggal 4 Juli 2013 — ILHAM Bin H.GUNTUR

    Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Korupsi
    Tahun 2013
    Tanggal Register 22 April 2013
    Lembaga Peradilan PN MAMUJU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Jauhari
    Hakim Anggota - John Dista, -erizal
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin H.GUNTUR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin H.GUNTUR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT; 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( ) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah } dan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama { } bulan;5. Memerintahkan pada terdakwa untuk tetap dalam Rumah Tahanan Negara;6. Mengurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya;7. Menetapkan barang bukti berupa:1. 9 (sembilan) Rangkap Surat Perintah Membayar ( SPM ) dengan Nomor: a. 4 (empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1/010/SPM-LS/IV/Pol PP /2011 Tanggal 21 april 2011.b. 4(empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1/011/SPM-LS/IV/ Pol PP/2011 Tanggal 27 april 2011.c. 4(empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1/020/SPM-LS/VII/Pol PP/2011 Tanggal 5 Juli 2011.d. 4(empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1 / 023 / SPM-LS / VIII / Pol PP/ 2011 Tanggal 1 Agustus 2011.e. 4 (empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1/026/SPM-LS/VIII/Pol PP/ 2011 Tanggal 22 Agustus 2011.f. 4 (empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1/030/SPM-LS/X/Pol PP/2011 Tanggal 7 Oktober 2011.g. 4 (empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1/032/SPM-LS/XI/Pol PP/2011 Tanggal 2 November 2011.h. 4 (empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1/035/SPM-LS/XII/Pol PP/2011 Tanggal 3 Desember 2011.i. 4 (empat) Lembar SPM dengan Nomor : 931.1/038/SPM-LS/XII/Pol PP/2011 Tanggal 17 Desember 2011. 2. 6 (enam) Lembar Surat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 039 Tahun 2010, Tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahtraan Pengarah , Kasat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. 3. 8 (delapan) Lembar Surat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 163 Tahun 2011, Tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahtraan Pengarah , Kasat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. 4. 7 (tujuh) Lembar Surat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 390 Tahun 2011, Tentang Perobahan Atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 Tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahtraan Pengarah , Kasat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara.5. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ).6. 2 (dua) Lembar Daftar Nama-nama Fiktif di Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara.7. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA ? SKPD ) Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara.8. 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 167 Tahun 2011, tanggal 02 Februari 2011. Tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Pengeluaran di Satuan Polisi Pamong Praja.9. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran dengan Nomor Rekening 075-002-000000 402-5 Bank Sulsel. 10. 9 (sembilan) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor:i. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900 / 703 / SP2D / IV / 2011 / KBUD tanggal 21 April 2011.j. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900 / 764 / SP2D / IV / 2011 / KBUD tanggal 27 April 2011.k. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900 / 1598 / SP2D / VII/2011/ KBUD tanggal 11 Juli 2011.l. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900 / 2952 / SP2D/VIII/ 2011/ KBUD tanggal 01 Agustus 2011.m. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900 / 2255 / SP2D/VIII/ 2011/ KBUD tanggal 22 Agustus 2011.n. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900 / 2779 / SP2D / XI / 2011 / KBUD tanggal 07 Oktober 2011.o. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900 / 3087 / SP2D / XI / 2011/ KBUD tanggal 01 November 2011.p. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900 / 3605 / SP2D / XII /2011/ KBUD tanggal 05 Desember 2011.q. 1 (satu) Lembar SP2D dengan Nomor : 900/3972/SP2D/XII/2011/ KBUD tanggal 13 Desember 2011. 11. 9 (sembilan) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat. Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Januari Tahun Anggaran 2011. 12. 9 (sembilan) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab.Mamuju Utara Bulan Februari Tahun Anggaran 2011. 13. 9 (sembilan) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Maret Tahun Anggaran 2011. 14. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan April Tahun Anggaran 2011. 15. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Mei Tahun Anggaran 2011. 16. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Juni Tahun Anggaran 2011. 18. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Juli Tahun Anggaran 2011. 19. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Agustus Tahun Anggaran 2011. 18. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan September Tahun Anggaran 2011. 19. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Oktober Tahun Anggaran 2011. 21. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan November Tahun Anggaran 2011. 22. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Desember Tahun Anggaran 2011. 23. 8 (delapan) Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan Nomor: a. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor: 272 Tahun 2011, Tanggal 21 April 2011. b. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor:282 Tahun 2011, Tanggal 21 April 2011. c. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor : 464 Tahun 2011 Tanggal 17 Juni 2011.d. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor: 526 Tahun 2011, Tanggal 2 Juli 2011.e. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor:664 Tahun 2011 Tanggal 2 Agustus 2011.f. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor :805 Tahun 2011, Tanggal 6 Oktober 2011.g. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor :862 Tahun 2011, Tanggal 1 November 2011.h. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor :973 Tahun 2011, Tanggal 13 Desember 2011. 24. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA ? SKPD) Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara. 25. 1 (satu) Rangkap Surat Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2009, Tanggal 11 Februari 2009. Tentang tugas pokok , Fungsi dan Rincian tugas kepala bidang Pengeluaran. 26. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 563 tahun 2010, Tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011. 27. 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor ;821.24 /300/ BKDD. Tentang Pengangkatan Kepala seksi Belanja Pada Bidang Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Darah Kabupaten Mamuju Utara. 28. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/11/08/BKDD. Tentang Pelantikan Kepala seksi Belanja Pada Bidang Pengeluaran Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Darah Kabupaten Mamuju Utara. 29. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Nomor : 034/001/KPTS/I /2011/Sat Pol PP. Tanggal 3 Januari 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011 30. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 034/ 002 /KPTS/ I/2011/Sat Pol PP tanggal 03 Januari 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tehnis Keuangan (PPTK) Pada Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011. 31. 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Evaluasi Kantor Inspektorat Kab. Mamuju Utara Nomor 704.5/02/IT KAB. 32. 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 821.23/569/BKDD tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan Kasat Pol PP. 33. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/596/12/BKDD Tanggal 27 Oktober 2010 Tentang pengangkatan kepala Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. 34. 11 (sebelas) lembar Daftar nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara penerima dana ULP tahun anggaran 2011. 35. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/1147/XII/2011/DPPKAD, tanggal 14 Desember 2011 dari MARDA, SE. 36. 12 (duabelas) rangkap SPJ belanja tahun anggaran 2011 masing-masing :- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Januari- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Februari- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Maret- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan April- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Mei- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Juni- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Juli- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Agustus- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan September- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Oktober- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan November- 4 (empat) lembar SPJ belanja bulan Desember 37. 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n SURYA AMIN, AP, M.Si. 38. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 030 tahun 2011, tanggal 07 Januari 2011, tentang penetapan Pengguna Anggaran a.n SURYA AMIN, AP, M.Si. 39. 6 {enam} lembar Asli Disposisi proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran {SPP}; {Terlampir dalam berkas untuk pemeriksaan perkara atas nama Muhammad AGUSSASIAH Bin H.AMBO UPE}; 8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 4 Juli 2013
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

153
25