1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KUPANG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN KUPANG
9/Pid.Sus-TPK/2019/PTKpg

    Putusan PN KUPANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PTKpg
    Tanggal 27 Juni 2019 —Majelis Hakim Penuntut Umum Terdakwa Penasehat Hukum
    Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PTKpg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 19 Maret 2019
    Lembaga Peradilan PN KUPANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Prasetio Utomo
    Hakim Anggota Ali Muhtarom, Gustap Pm. Marpaung
    Panitera Helena Emeliana Diaz
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Membebaskan Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI dari dakwaan primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA? sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I STEFANUS MAAKH selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II DAUD PANDI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan; 5. Menghukum pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada:- Terdakwa I STEFANUS MAAKH sebesar Rp52.889.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp9.600.00.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan Terdakwa I sebagai pengganti kerugian keuangan negara, dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Terdakwa I sebesar Rp62.489.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;- Terdakwa II DAUD PANDI membayar uang penganti kerugian keuangan negara sebesar Rp16.126.400,00 (enam belas juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), dengan memperhitungkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang telah dibayarkan Terdakwa II sebagai pengganti kerugian keuangan negara dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Terdakwa I sebesar Rp36.126.400,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang telah dibayarkan Terdakwa II sebagai pengganti kerugian keuangan negara,dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;8. Menetapkan barang bukti berupa: 9. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah rupiah).
    Tanggal Musyawarah 27 Juni 2019
    Tanggal Dibacakan 27 Juni 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

186
98