1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2689 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2689 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 12 Juli 2017 — Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS
    Nomor 2689 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur melawan hukum; Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Lumme, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera - Arman Surya Putra
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 12 Juli 2017
    Tanggal Dibacakan 12 Juli 2017
    Kaidah Kebijakan Kamar Pidana Mahamah Agung tidak lagi membedakan penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dari sudut subyek hukum yang mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan dengan subyek hukum yang tidak mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan, dan dari sudut sifat melawan hukum yang bersifat umum (luas) dengan sifat melawan hukum yang bersifat khusus yang terkait dengan yang ada karena jabatan atau kedudukan karena terdapat cacat yuridis dalam pengaturan kedua pasal tersebut, yaitu ketentuan Pasal 3 dengan subyek hukum pelaku yang mempunyai kewenangan, jabatan atau kedudukan yang digaji dan mendapat fasilitas dari negara ketika melakukan tindak pidana korupsi, pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka justeru lebih ringan dibanding dengan subyek hukum pelaku lain yang tidak mempunyai kewengan, jabatan, dan kedudukan; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian melawan hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, melainkan perbuatan hukum yang bersifat khusus atau spesifik. MA tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie tersebut di atas. Menurut MA, Kebijakan Kamar Pidana Mahamah Agung tidak lagi membedakan penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dari sudut subyek hukum yang mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan dengan subyek hukum yang tidak mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan, dan dari sudut sifat melawan hukum yang bersifat umum (luas) dengan sifat melawan hukum yang bersifat khusus yang terkait dengan yang ada karena jabatan atau kedudukan karena terdapat cacat yuridis dalam pengaturan kedua pasal tersebut, yaitu ketentuan Pasal 3 dengan subyek hukum pelaku yang mempunyai kewenangan, jabatan atau kedudukan yang digaji dan mendapat fasilitas dari negara ketika melakukan tindak pidana korupsi, pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka justeru lebih ringan dibanding dengan subyek hukum pelaku lain yang tidak mempunyai kewengan, jabatan, dan kedudukan; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana


783
680