- MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON;
- MEMBEBANKAN KEPADA PEMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI SEJUMLAH RP741.000,00 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH);
- MENYATAKAN PERMOHONAN BANDING PEMBANDING DAPAT DITERIMA;
- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 837/PDT.G/ 2020/PA.TGRS., TANGGAL 13 JULI 2020 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 22 DZULQOIDAH 1441 HIJRIYAH YANG DIMOHONKAN BANDING;
- MEMBEBANKAN KEPADA PEMBANDING MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING SEBESAR RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 837/Pdt.G/ 2020/PA.Tgrs., tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1441 Hijriyah yang dimohonkan Banding;
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Putusan PTA BANTEN Nomor 0072/Pdt.G/2020/PTA.Btn |
|
Nomor | 0072/Pdt.G/2020/PTA.Btn |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Agama Perdata Agama Perceraian |
Kata Kunci | Cerai Talak |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 16 Oktober 2020 |
Lembaga Peradilan | PTA BANTEN |
Jenis Lembaga Peradilan | PTA |
Hakim Ketua | H. Hardinal |
Hakim Anggota | H. Noor Achyad Hw., Brh. Masruri |
Panitera | Mukhtar |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | P U T U S A N NOMOR 0072/PDT.G/2020/PTA.BTN ??? ???? ?????? ?????? DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERKARA TERTENTU PADA TINGKAT BANDING, DALAM PERSIDANGAN MAJELIS TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA CERAI TALAK ANTARA: WASONO WALUYO BADRUDIN, UMUR 47 TAHUN, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN PEGAWAI BUMN/BUMD., PENDIDIKAN SLTA., TEMPAT KEDIAMAN DI PERUMAHAN BUMI INDAH TAHAP 4 BLOK JP. NO. 3A, RT.RW 07/06, KELURAHAN SUKAMANTRI KECAMATAN PASAR KEMIS., KABUPATEN TANGERANG-BANTEN, SEMULA SEBAGAI PEMOHON, SEKARANG SEBAGAI PEMBANDING; M E L A W A N DIAN ROSWARDIANI BINTI M. SUWARNO, UMUR 48 TAHUN, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN PEGAWAI BUMN/BUMD., PENDIDIKAN SLTA., TEMPAT KEDIAMAN PERUMAHAN BUMI INDAH TAHAP 4 BLOK JP. NO. 3A, RT.RW.07/06, KELURAHAN SUKAMANTRI, KECAMATAN PASAR KEMIS, KABUPATEN TANGERANG-BANTEN, SEMULA SEBAGAI TERMOHON, SEKARANG SEBAGAI TERBANDING; PENGADILAN TINGGI AGAMA TERSEBUT; TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA DAN SEMUA SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING; DUDUK PERKARA MENGUTIP SEGALA URAIAN SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PUTUSAN YANG DIJATUHKAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 837/PDT.G/2020/PA.TGRS., TANGGAL 13 JULI 2020 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 22 DZULQAIDAH 1441 HIJRIAH YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: M E N G A D I L I TELAH MEMBACA, AKTA PERMOHONAN BANDING YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA YANG MENYATAKAN BAHWA PADA HARI SENIN TANGGAL 13 JULI 2020, PIHAK PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERSEBUT, PERMOHONAN BANDING MANA TELAH DIBERITAHUKAN SECARA SEKSAMA KEPADA PIHAK LAWANNYA PADA HARI KAMIS TANGGAL 23 JULI 2020; TELAH MEMBACA DAN MEMPERHATIKAN SURAT KETERANGAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TANGGAL 10 AGUSTUS 2020 YANG MENERANGKAN BAHWA SAMPAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN ATAU TANGGAL 10 AGUSTUS 2020, PEMBANDING TIDAK MENGIRIMKAN MEMORI BANDING DI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA; TELAH MEMBACA PULA SURAT KETERANGAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020 YANG ISINYA MENYATAKAN BAHWA PEMBANDING DAN TERBANDING TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MEMERIKSA BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE); WALAUPUN TELAH DISAMPAIKAN DAN DIBERITAHUKAN KEPADA MASING MASINGNYA UNTUK MEMERIKSA MEMPELAJARI BERKAS PERKARA (INZAGE) MELALUI RELASNYA MASING MASING TANGGAL 07 JULI 2020; BAHWA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TELAH DIDAFTAR DI KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN PADA REGISTER PERKARA BANDING TANGGAL 16 OKTOBER 2020 DENGAN NOMOR 0072/PDT.G/2020/PTA.BTN.; PERTIMBANGAN HUKUM MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING DIAJUKAN OLEH PEMBANDING PADA TANGGAL 13 JULI 2020 ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 837/PDT.G/2020/PA.TGRS. TANGGAL 13 JULI 2020 MASEHI BERTEPATAN TANGGAL 22 DZULQAIDAH 1441 HIJRIAH, SEWAKTU PERSIDANGAN PEMBACAAN PUTUSAN DI TINGKAT PERTAMA, PEMBANDING HADIR DALAM PERSIDANGAN, DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING PERKARA A QUO MASIH DALAM TENGGANG WAKTU BANDING DAN TELAH DIAJUKAN MENURUT TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KHUSUSNYA PASAL 7 AYAT (1), PASAL 10 DAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING PEMBANDING SECARA FORMIL DAPAT DITERIMA; MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING ADALAH SEBAGAI PIHAK PEMOHON DALAM PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA, OLEH KARENA ITU BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA JO. PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA, MAKA PEMBANDING ADALAH PIHAK YANG MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING DALAM PERKARA A QUO; MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING MERUPAKAN PERADILAN ULANGAN, SESUAI KETENTUAN DAN JUGA KAIDAH HUKUM SEBAGAIMANA TERKANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 194/K/SIP/1975 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1043/K/SIP/1972, MAKA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT BANDING AKAN MEMERIKSA ULANG PERKARA AQUO SECARA KESELURUHAN; MENIMBANG, BAHWA DALAM HAL UPAYA PERDAMAIAN, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUSAHA UNTUK MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK BERPERKARA, BAIK OLEH MAJELIS HAKIM SENDIRI MAUPUN MELALUI PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR DRS. APRAH SIMBOLON, S.SY., NAMUN TERNYATA UPAYA PERDAMAIAN TERSEBUT TIDAK BERHASIL. OLEH KARENA ITU MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT UPAYA PERDAMAIAN TERSEBUT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 130 AYAT (1) HIR JIS. PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 JO. PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 31 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016, SEHINGGA PROSES PENYELESAIAN PERKARA SECARA LITIGATIF DAPAT DILANJUTKAN; MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMBACA DENGAN SEKSAMA BERITA ACARA SIDANG DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DENGAN SEGALA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TELAH DIURAIKAN DI DALAMNYA SERTA MEMBACA BERKAS PERKARA BANDING DALAM PERKARA A QUO, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR, DAN APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENGENAI HAL TERSEBUT, PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN MENYETUJUINYA DAN MENGAMBIL ALIH MENJADI PENDAPATNYA SENDIRI, DENGAN MENAMBAHKAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT; MENIMBANG, BAHWA DALIL PERMOHONAN PEMBANDING TENTANG ALASAN PERMOHONAN CERAI TALAKNYA, BAHWA SEJAK TAHUN 2013 KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PEMOHON DENGAN TERMOHON TIDAK HARMONIS, TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG DISEBABKAN OLEH SIKAP TERMOHON YANG MEMPUNYAI PRIA IDAMAN LAIN, DAN AKIBAT DARI KERETAKAN HUBUNGAN RUMAH TANGGA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON TERSEBUT SEJAK AGUSTUS 2019 PEMOHON DAN TERMOHON PISAH RANJANG, DALIL TERSEBUT DIBANTAH TERMOHON DENGAN PERNYATAAN, BAHWA BENAR TERMOHON PERNAH PUNYA HUBUNGAN DENGAN PRIA LAIN, TAPI SEKARANG SUDAH TIDAK LAGI, BAHKAN TERMOHON SUDAH MINTA MAAF DAN BERTAUBAT KEPADA ALLAH SERTA BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI, DAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON SELAMA PROSES PERCERAIAN BERLANGSUNG MASIH SERING TERJADI HUBUNGAN SUAMI ISTRI, TERAKHIR TERJADI PADA TANGGAL 1 JUNI 2020; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN 2 (DUA) ORANG SAKSI PEMOHON YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN MENGATAKAN MENGETAHUI TENTANG TERJADINYA PERTENGKARAN DARI INFORMASI PEMOHON KARENA SAKSI TIDAK PERNAH MELIHAT DAN MENDENGAR SENDIRI PERTENGKARANNYA, DEMIKIAN JUGA PENYEBAB PERTENGKARANNYA KARENA SAKSI MENDENGAR CERITA DARI PEMOHON, TIDAK DILIHAT DAN DIKETAUI SAKSI SENDIRI, KARENANYA BERDASARKAN PASAL 171 AYAT (1) HIR JIS. PASAL 76 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN PASAL 134 KOMPILASI HUKUM ISLAM, MAKA KETERANGAN SAKSI TERSEBUT SECARA MATERIIL TIDAK BERNILAI SEBAGAI DALIL PEMBUKTIAN OLEH KARENA ITU KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERSEBUT TERGOLONG PADA TESTIMONIUM DE AUDITU, SEHINGGA ALAT BUKTI DUA ORANG SAKSI YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGN TERSEBUT TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL SEBAGAI ALAT BUKTI, OLEH KARENANYA DALIL PERMOHONAN PEMBANDING TENTANG PERTENGKARAN DAN PERSELISIHAN SERTA PENYEBAB TERJADINYA PERTENGKARAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMBANDING DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI; MENIMBANG, BAHWA TERBANDING MENYATAKAN PERNYATAAN YANG TIDAK DIBANTAH BAHWA PEMBANDING DENGAN TERBANDING MASIH SERING TIDUR SATU RANJANG, ATAU DENGAN KATA LAIN ANTARA PEMBANDING DENGAN TERBANDING BELUM SEPENUHNYA PISAH RANJANG ATAUPUN BELUM PISAH TEMPAT TINGGAL. KEADAAN RUMAH TANGGA TERBANDING DENGAN PEMBANDING YANG MASIH SERING MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI TERSEBUT MERUPAKAN FAKTA BAHWA RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING BELUM TERGOLONG RUMAH TANGGA YANG TELAH PECAH (BROKEN MARRIAGE), TERMASUK TALAK BIDI, KARENA MENTALAK ISTRI DALAM KEADAAN SUCI YANG TELAH DIKUMPULI; MENIMBANG, BAHWA DI SAMPING FAKTA DI ATAS, TERNYATA PEMOHON DAN TERMOHON KEDUANYA SELAKU KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 1 HURUF A ANGKA 2 HURUF (C) DAN (D) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990, TERNYATA PEMOHON DAN TERMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 YANG MEWAJIBKAN MEMPEROLEH IZIN ATAU SURAT KETERANGAN LEBIH DAHULU DARI PEJABAT UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENYATAKAN SEPENDAPAT DENGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BAHWA PERMOHONAN CERAI TALAK YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON/TERBANDING TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM, OLEH KARENANYA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN DITOLAK, KARENA TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA; MENIMBANG, BAHWA KARENA PERKARA INI TERMASUK DALAM BIDANG PERKAWINAN, MAKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 89 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING DIBEBANKAN KEPADA PEMBANDING; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 837/PDT.G/2020/PA.TGRS., TANGGAL 13 JULI 2020 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 22 DZULQOIDAH 1441 HIJRIAH, HARUS DIKUATKAN. MEMPERHATIKAN, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI; M E N G A D I L I DEMIKIAN DIPUTUSKAN DALAM SIDANG PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN PADA HARI KAMIS TANGGAL 12 NOVEMBER 2020 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 26 RABIUL AWAL 1442 HIJRIAH, OLEH DR. H. HARDINAL, M.HUM., SEBAGAI KETUA MAJELIS, DRS. H. NOOR ACHYAD HW., S.H., M.H., DAN DRS. H. MASRURI, S.H., M.H., MASING-MASING SEBAGAI HAKIM ANGGOTA, BERDASARKAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN NOMOR 0072/PDT.G/2020/PTA.BTN., TANGGAL 19 OKTOBER 2020, PUTUSAN MANA PADA HARI ITU JUGA OLEH KETUA MAJELIS DIUCAPKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DENGAN DIHADIRI HAKIM-HAKIM ANGGOTA, DRS. MUKHTAR, M.H., SEBAGAI PANITERA PENGGANTI DAN TIDAK DIHADIRI OLEH KEDUA BELAH PIHAK YANG BERPERKARA. KETUA MAJELIS, TTD. DR. H. HARDINAL, M.HUM. HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II, TTD. TTD. DRS. H. NOOR ACHYAD HW, S.H., M.H. DRS. H. MASRURI, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI, TTD. DRS. MUKHTAR, M. H. PERINCIAN BIAYA PERKARA: 1. BIAYA PROSES : RP 134.000,00 2. REDAKSI : RP 10.000,00 3. METERAI : RP 6.000,00 JUMLAH : RP 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA OLEH PANITERA H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H. |
Catatan Amar |
P U T U S A N Nomor 0072/Pdt.G/2020/PTA.Btn ??? ???? ?????? ?????? DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Wasono Waluyo Badrudin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD., pendidikan SLTA., tempat kediaman di Perumahan Bumi Indah Tahap 4 Blok JP. No. 3A, RT.RW 07/06, Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis., Kabupaten Tangerang-Banten, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pembanding; M e l a w a n Dian Roswardiani binti M. Suwarno, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD., pendidikan SLTA., tempat kediaman Perumahan Bumi Indah Tahap 4 Blok JP. No. 3A, RT.RW.07/06, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang-Banten, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa?idah 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: M E N G A D I L I Telah membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, pihak Pembanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020; Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan atau tanggal 10 Agustus 2020, Pembanding tidak mengirimkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa; Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 September 2020 yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara Banding (inzage); walaupun telah disampaikan dan diberitahukan kepada masing masingnya untuk memeriksa mempelajari berkas perkara (inzage) melalui relasnya masing masing tanggal 07 Juli 2020; Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Register Perkara Banding tanggal 16 Oktober 2020 dengan Nomor 0072/Pdt.G/2020/PTA.Btn.; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Juli 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 22 Dzulqa?idah 1441 Hijriah, sewaktu persidangan pembacaan putusan di Tingkat Pertama, Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan Banding perkara a quo masih dalam tenggang waktu Banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan Banding Pembanding secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Pemohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Banding dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara aquo secara keseluruhan; Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Aprah Simbolon, S.Sy., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara Banding dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah sudah tepat dan benar, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalil permohonan Pembanding tentang alasan permohonan cerai talaknya, bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang mempunyai pria idaman lain, dan akibat dari keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut sejak Agustus 2019 Pemohon dan Termohon pisah ranjang, dalil tersebut dibantah Termohon dengan pernyataan, bahwa benar Termohon pernah punya hubungan dengan pria lain, tapi sekarang sudah tidak lagi, bahkan Termohon sudah minta maaf dan bertaubat kepada Allah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan antara Pemohon dan Termohon selama proses perceraian berlangsung masih sering terjadi hubungan suami istri, terakhir terjadi pada tanggal 1 Juni 2020; Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang diajukan dalam persidangan mengatakan mengetahui tentang terjadinya pertengkaran dari informasi Pemohon karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkarannya, demikian juga penyebab pertengkarannya karena saksi mendengar cerita dari Pemohon, tidak dilihat dan diketaui saksi sendiri, karenanya berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut secara materiil tidak bernilai sebagai dalil pembuktian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tergolong pada testimonium de auditu, sehingga alat bukti dua orang saksi yang diajukan di persidangn tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dalil permohonan Pembanding tentang pertengkaran dan perselisihan serta penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan oleh Pembanding dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan pernyataan yang tidak dibantah bahwa Pembanding dengan Terbanding masih sering tidur satu ranjang, atau dengan kata lain antara Pembanding dengan Terbanding belum sepenuhnya pisah ranjang ataupun belum pisah tempat tinggal. Keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang masih sering melakukan hubungan suami istri tersebut merupakan fakta bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding belum tergolong rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), termasuk talak bid?i, karena mentalak istri dalam keadaan suci yang telah dikumpuli; Menimbang, bahwa di samping fakta di atas, ternyata Pemohon dan Termohon keduanya selaku Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ternyata Pemohon dan Termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat untuk melakukan perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak, karena tidak terbukti kebenarannya; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1441 Hijriah, harus dikuatkan. Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Dr. H. Hardinal, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H., dan Drs. H. Masruri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0072/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 19 Oktober 2020, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Drs. Mukhtar, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Ketua Majelis, ttd. Dr. H. Hardinal, M.Hum. Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, ttd. ttd. Drs. H. Noor Achyad Hw, S.H., M.H. Drs. H. Masruri, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Drs. Mukhtar, M. H. Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya Proses : Rp 134.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00 3. Meterai : Rp 6.000,00 JUMLAH : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh PANITERA H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H. |
Tanggal Musyawarah | 12 Nopember 2020 |
Tanggal Dibacakan | 12 Nopember 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 0072/Pdt.G/2020/PTA.Btn.zip
- Download PDF
- 0072/Pdt.G/2020/PTA.Btn.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada