Putusan PN TERNATE
3/Pid.Pra/2017/PN Tte

Putusan

Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte Tanggal 22 Februari 2017 —Pemohon: H. AHMAD HIDAYAT MUS, SE Termohon: DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA MALUKU UTARA
Nomor	3/Pid.Pra/2017/PN Tte
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Umum Pra Peradilan
Kata Kunci
Tahun	2017
Tanggal Register	7 Februari 2017
Lembaga Peradilan	PN TERNATE
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Ris Fitra Wijaya
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	DIKABULKAN
Catatan Amar	M E N G A D I L I :Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Termohon Praperadilan;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/35/IX/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 30 September 2013, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/04/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 01 Januari 2014, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/05/I/2015/Dit Reskrimsus tanggal 11 Januari 2015, Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/04/1/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 06 Januari 2016, yang menjadi dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke?1 e KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sub Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke ? 1 KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sub Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa memenuhi cukup bukti adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon; 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon; 6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	22 Februari 2017
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

254

86