1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SURABAYA
  4. Perdata Khusus

Putusan PN SURABAYA
24/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga Sby kasasi

    Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga Sby kasasi
    Tanggal 9 Mei 2017 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan Terhadap H. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
    Nomor 24/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga Sby kasasi
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Anne Rusiana
    Hakim Anggota Dedi Fardimanmhsifa Urosidinmh
    Panitera Rudi Kartikomh
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DITOLAK
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menolak Keberatan dan Permohonan Renvoi Prosedur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan selaku Pemohon/Pembantah untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan senilai Rp. 34.094.903.770 (tiga puluh empat milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2017 adalah tagihan yang melewati batas waktu pengajuan tagihan. 3. Menyatakan tindakan Kurator yang menempatkan tagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan senilai Rp. 34.094.903.770 (tiga puluh empat milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ke dalam lembar tagihan yang diajukan setelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sesuai dengan Pasal 133 undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Daftar Piutang Tetap Kreditor PT.Bukit Inn Resort dan Ida bagus Surya Bhuwana (dalam pailit) adalah benar dan sesuai hukum serta berlaku dengan segala akibat hukumnya;
    Tanggal Musyawarah 8 Mei 2017
    Tanggal Dibacakan 9 Mei 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

103
42