1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TERNATE
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan PN TERNATE
14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte

    Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
    Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.SYAFRUDDIN, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH Terdakwa: TAMRIN Hi. AYUB

    Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci
    Tahun 2020
    Tanggal Register 25 Oktober 2019
    Lembaga Peradilan PN TERNATE
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Ova Loura Sasube
    Hakim Anggota Aminul Rahman, Efendy Hutapea
    Panitera Sumartini Wardio
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya 2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA TAMRIN HI. AYUB DENGAN PIDANA .PENJARA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN; 3. MENGHUKUM TERDAKWA MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR RP. 345.889.487,- (TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH), DENGAN KETENTUAN JIKA TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DAN JIKA TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT, MAKA TERDAKWA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN;
    Catatan Amar ---------------------------------------------M E N G A D I L I-----------------------------------------1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN Hi. AYUB telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT? sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAMRIN Hi. AYUB dengan pidana .penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 345.889.487,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;6. Menetapkan barang bukti berupa :1. Laporan hasil pemeriksaan khusus DD dan ADD TA. 2016/2017 Desa Masure Kecamatan Patani Timur Kab. Halmahera Tengah;2. Laporan hasil pemeriksaan khusus DD dan ADD TA. 2015/2016 Desa Masure Kecamatan Patani Timur Kab. Halmahera Tengah;3. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 40 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2015;4. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2015;5. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III 40 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2015;6. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III 30 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2015;7. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I 60 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2016;8. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II 40 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2016;9. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2016;10. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 30 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2016;11. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2016;12. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2017;13. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 30 % Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2017;14. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Desa Masure Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah TA. 2017;15. Peraturan Desa Masure Nomor 009 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;16. Peraturan Desa Masure Nomor 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;17. Peraturan Desa Masure Nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017;18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa;19. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2015;20. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016;21. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 65 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2017;Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Halmahera Tengah22. Surat Perintah Pencairan Dana dan lampirannya;Dikembalikan kepada Bank Maluku Malut Cabang Weda23. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;24. Program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa Kab. Halmahera Tengah daftar nama tenaga ahli tahun 2016;25. Program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa Kab. Halmahera Tengah daftar nama tenaga ahli tahun 2017;Dikembalikan kepada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa Kab. Halmahera Tengah26. Surat Pemberhentian Anggota BPD dan Pengisian Anggota BPD Antarwaktu tanggal 05 Oktober 2017;27. Catatan Inspektorat Kab. Halmahera Tengah;28. Nota/kwitansi belanja tahun 2016;29. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 147/KEP/208/ 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Fritu Kecamatan Weda Utara, Dsa Yondeliu, Desa Yeisowo Kec. Patani, Desa Masure, Kec. Patani Timur, Desa Kapaleo Kec. Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016.30. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 141.3/KEP/202/ 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Wairoro Indah Kec. Weda Selatan, Kepala Desa Fritu, Kepala Desa Messa Kec. Weda Utara, Kepala Desa Yondeliu Kec. Patani, Kepala Desa Masure Kec. Patani Utara, Kepala Desa Kapaleo Kec. Pulau Gebe Kab. Halmahera Tengah Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010;31. Surat Keputusan Kepala Desa Masure Nomor : 140/07/DM/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang penetapan panitia pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;32. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;33. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor : 410/KEP/59.a/ 2015 tentang pedoman umum alokasi dana desa dan dana desa tahun anggaran 2015;34. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor : 465.05/KEP/67. a/2015 tentang alokasi dana desa kabupaten Halmahera tengah tahun anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015;35. Peraturan Bupati Halmahera Tengah nomor 5 tahun 2016 tentang alokasi dana desa se-kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016;36. Peraturan Bupati Halmahera Tengah nomor 23 tahun 2017 tentang perubahan peraturan bupati Halmahera Tengah nomor 2 tahun 2017 tentang alokasi dana desa se-kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2017 tanggal 1 Nopember 2017.Tetap terlampir dalam berkas perkara7. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
    Tanggal Musyawarah 9 Maret 2020
    Tanggal Dibacakan 11 Maret 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

143
45