1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN NEGARA
  4. Pidana Khusus
  5. Anak

Putusan PN NEGARA
128/Pid.Sus/2017/PN.Nga

    Putusan PN NEGARA Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Nga
    Tanggal 5 Januari 2018 — -MARJUANA lias KAKIK MARJUAN
    Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Nga
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Anak
    Kata Kunci perlindungan anak
    Tahun 2018
    Tanggal Register 4 Desember 2017
    Lembaga Peradilan PN NEGARA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Fakhrudin Said Ngaji
    Hakim Anggota Alfan Firdauzi Kurniawan, Mohammad Hasanuddin Hefni
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya -HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa MARJUAN Alias KAKIK MARJUAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul? sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan sweet candy bergambarkan boneka;- 1 (satu) buah rok warna merah berenda hitam;- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban NUR ISMA HIDAYAH.- 1 (satu) buah baju kemeja motif batik warna putih dan biru;- 1 (satu) buah sarung warna coklat dengan motif garis;Dikembalikan kepada Terdakwa MARJUAN Alias KAKIK MARJUAN.- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang lama dengan nomor seri yPQ 825295.Dirampas untuk Negara.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 5 Januari 2018
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

86
17