1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN GARUT
  4. Pidana Khusus
  5. Illegal Logging

Putusan PN GARUT
144/PID.B/LH/2017/PN.GRT.

    Putusan PN GARUT Nomor 144/PID.B/LH/2017/PN.GRT.
    AJANG JAENAL BIN ALM OYO
    Nomor 144/PID.B/LH/2017/PN.GRT.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Illegal Logging
    Kata Kunci penebangan pohon
    Tahun —
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN GARUT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Isabela Samelina
    Hakim Anggota Yu Amelia, Lidya Da Vida
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I 1. Menyatakan terdakwa Ajang Zaenal Bin Iyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ? Menebang Pohon Dikawasan hutan Konservasi Secara Tidak Sah ?;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah kapak besar gagang kayu panjang urang lebih 30 cm. 2. 1 (satu) buah kepala cangkul3. 1 (satu) buah golok gagang kayu warna merah putih4. 1 (satu) buah tali berkail panjang kurang lebih 30 cm gagang kayu ;5. 1 (satu) buah meteran warna kuning panjang kurang lebih 38 cm 6. 4 (empat) buah karung berisi arang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;7. 6 (enam) buah balok kayu jenis huru sereh pajang 4 meter ;8. 6 (enam) lembar papan kayu jenis huru sereh panjang 2,5 meter.Dikembalikan kepada Negara melalui Resor XVI Gunung Papandayan seksi Konserfasi wilayah V Garut Bidang KSDA Wilayah 3 Ciamis BBKSDA (Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam) ;6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan —
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

253
21