Putusan PN AMURANG
26/Pdt.G/2018/PN Amr

Putusan PN AMURANG Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Amr
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
LENNY NGELO
Tergugat:
1.RIAN MAHODE
2.SUSAN MAHODE BENYAMIN
3.LINDA MATAHANG
4.RAHEL MATAHANG KUMENTE
5.DJEIN POLII
6.ENGKY TAKATAWI
Turut Tergugat:
HUKUM TUA DESA LOPANA SATU

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
• Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
• Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kintal obyek sengketa yang terletak dilokasi Malebu Desa Lopana Satu Jaga V Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan,dengan ukuran luas kurang lebih 900 M2 dengan batas-batas :

Utara : Pantai ;

Barat : Kel. Jansen Setligt, kel.Pantow- Mewangkang,

Kel. Mangalea-Tampungelang ;

Selatan : Jalan Desa ;

Timur : Jalan Desa ;

Sebagaimana yang dikalimatkan pada posita angka 1 dan 4 adalah sah milik Penggugat;

• Menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 30 Agustus 2004 sebagaimana yang dikalimatkan pada posita angka 2 (dua), adalah sah dan mengikat menurut hukum;
• Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan Penggugat kepada Max Lengkong melalui kwitansi pada bulan Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Max Lengkong diatas meterai 6000 yang cukup, sebagaimana yang dikalimatkan pada posita angka 2 (dua), adalah sah dan mengikat menurut hukum;
• Menyatakan Surat Ganti Rugi bulan Februari 1998 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Lopana G.J.E. Kimbal (sudah meninggal) sebagaimana yang dikalimatkan pada posita angka 2 (dua), adalah sah dan mengikat menurut hukum;
• Menyatakan perbuatan Para Tergugat I,II,III,IV.V,VI menguasai dan menduduki serta membangun rumah semi permanen dan pembangunan berbentuk fondasi diatas tanah/kintal milik Penggugat, sebagaimana yang dikalimatkan pada posita angka 12 (dua belas) adalah perbuatan melawan hukum;
• Manyatakan tindakan Para Tergugat yang memasuki dan menguasai obyek sengketa milik Penggugat merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dikalimatkan pada posita angka 16 (enam belas), adalah tindakan yang merugikan hak Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
• Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah serta fondasi, dan mengosongkan tanah/kintal obyek sengketa milik Penggugat tersebut, sebagaimana yang dikalimatkan pada posita angka 18 (delapan belas), menyerahkannya kepada penggugat untuk dikuasai dan dipergunakan secara bebas, bila perlu dengan bantuan dari Kepolisian RI;
• Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.726.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
• Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;