1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SUMENEP
  4. Pidana Khusus
  5. Perikanan

Putusan PN SUMENEP
87/Pid.Sus/2017/PN Smp

    Putusan PN SUMENEP Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Smp
    Tanggal 9 Mei 2017 — HASANODDIN BIN MUNAIP
    Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Smp
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Perikanan
    Kata Kunci PERIKANAN
    Tahun 2017
    Tanggal Register 18 April 2017
    Lembaga Peradilan PN SUMENEP
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Arlandi Triyogo
    Hakim Anggota Hbr Firdaus, Arie Andhika Adikresna
    Panitera S.s.os., Alimuddin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa HASANODDIN BIN MUNAIP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIPI dan tidak memiliki surat persetujuan berlayar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KMN Bintang Timur I, 1 (satu) lembar SKK, 1 (satu) lembar PAS besar, 1 (satu) lembar Sertifikat kelaiakan dan pengawakan kapal penangkap ikan, 1 (satu) set jaring jenis cantrang, dikembalikan kepada terdakwa Hasanoddin bin Munaip, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil lelang/penjualan ikan sebanyak + 50 (lima puluh) Kg ikan laut jenis campuran hasil tangkapan, dirampas untuk negara;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 9 Mei 2017
    Tanggal Dibacakan 9 Mei 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

122
19