1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BANDUNG
  4. Perdata

Putusan PN BANDUNG
150/BTH/2014/PN.Bdg

    Putusan PN BANDUNG Nomor 150/BTH/2014/PN.Bdg
    Tanggal 16 Oktober 2014 — . KUNKUN HENDRA SUTANTODINATA, lawan Hj. SUKMINI dkk
    Nomor 150/BTH/2014/PN.Bdg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci BANTAHAN
    Tahun 2014
    Tanggal Register 24 Maret 2014
    Lembaga Peradilan PN BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Wawi Pomolango
    Hakim Anggota Fx.soegiartho, Sh Dan Sihol Boang Manalu
    Amar Tolak
    Catatan Amar DALAM PROVISIMenimbang bahwa didalam bantahannya Para Pembantah telah pula mengajukan tuntutan Provisi agar Majelis Hakim:1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Para Pembantah untuk seluruhnya;2. Menangguhkan atau membatalkan Penetapan Eksekusi No. N0.109/PDT/EKS/2005/PUT/PN.BDG Jo. No.307/PDT.G/ 2002/PN.BDG Jo No. 277/PDT/2003/PT.BDG Jo No.605K/PDT/2004 Jo Nomor: 132PK/PDT/2007 terhadap tanah milik Pembantah I & II masing-masing:- Sebidang tanah yang terletak di Blok Sawah Lega, Kel. Ledeng, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal dengan SHM: No. 1140/Kelurahan Cidadap, Gambar Situasi No. 2027/1974, persil 187 S.I Kohir No. 851, seluas 2.650 m2. Atas nama Pembantah I (Kunkun Sutantodinata);- Sebidang tanah yang terletak di Blok Sawah Lega, Kel. Ledeng, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal dengan SHM: No. 1264/Kelurahan Cidadap, Gambar Situasi No. 2961/1975, asal Persil 187 S.I Kohir No. 851, seluas 1.750 m2, atas nama Pembantah II (agus Singa Sutantodinata);3. menghukum Terbantah 1,11 dan II tanggung renteng untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:1. Bahwa HIR tidak mengatur dan mengenal secara khusus apa yang dimaksud dengan putusan provisional, suatu provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak/salah satu pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihk.salah satu pihak sebelum putusan akhir;2. Bahwa putusan provisional dapat dijadikan satu dengan putusan tentang gugatan pokok perkara (Pasal 53 RV);3. Bahwa setelah melihat tuntutan yang diminta sebagaimana dalam poin 2 dari Provisi tersebut di atas, karena hakekat putusanprovisional hanyalah tindakan sementara/pendahuluan (Pasal 332 RV) yang tidakberakibat sama seperti pelaksanaan terlebih dahulu terhadap pokok perkara dan seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara;Menimbang, bahwa menyimak tuntutan Provisi dari Para Pembantah sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Mi 1977 No. 279K/SIP/1976, permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Provisi dari Para Pembantah dinyatakan ditolak.DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa dengan bantahan Ne Bis In Idem maka eksepsi dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan adalah Ne Bis In Idem maka bantahan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvangkelijkverklaard/ NO);Menimbang, bahwa karena bantahan Pembantah tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, maka Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;Mengingat, Pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI DALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Terbantah I, Terbantah II, III dinyatakan diterima;DALAM PROVISITuntutan Provisi dan Para Pembantah tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARAMenyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.491.000,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 16 Oktober 2014
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

88
72