Putusan PT BANDA ACEH
17/PID.TPK/2015/PT BNA

Putusan PT BANDA ACEH Nomor 17/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 29 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Mawardi, SH
Terbanding/Terdakwa : KARIMAN

MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG, SEHINGGA PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA PENUNTUT UMUM DALAM MEMORI BANDINGNYA TERTANGGAL 11 MEI 2015 MENGAJUKAN ALASAN-ALASAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEH, YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM PERTIMBANGANNYA TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN TERDAKWA;
2. BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSANNYA TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PENUNTUT UMUM DALAM HAL MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA;
3. PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI DAYA TANGKAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN TERDAKWA;
4. PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH TERSEBUT TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT KHUSUSNYA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI;

OLEH KARENA ITU, PENUNTUT UMUM MEMINTA AGAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH SESUAI DENGAN APA YANG DIMINTAKAN DALAM SURAT TUNTUTAN PIDANANYA ;

MENIMBANG, BAHWA DARI MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERNYATA TIDAK DITEMUKAN ADANYA HAL-HAL BARU YANG DAPAT MELEMAHKAN ATAU MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEH TANGGAL 14 APRIL 2015 NOMOR 59/PD.SUS-TPK/2014/PN.BNA YANG DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, MELAINKAN HANYA MERUPAKAN PENGULANGAN DARI APA YANG PERNAH DISAMPAIKAN PADA PERSIDANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, DAN KESEMUANYA TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR DAN TEPAT OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN YANG DIDUKUNG DENGAN ALAT BUKTI YANG CUKUP DAN SAH, OLEH KARENA ITU MEMORI BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMPELAJARI DAN MENCERMATI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA DAN SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEH TANGGAL 14 APRIL 2015 NOMOR 59/PID.SUS-TPK/2014/PN-BNA SERTA MEMORI BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM, BAHWA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR, OLEH KARENA ITU ALASAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DITINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TANGGAL 14 APRIL 2015 NOMOR 59/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN HARUS DIKUATKAN ;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN DAN TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENGELUARKAN TERDAKWA DARI TAHANAN, MAKA TERDAKWA HARUSLAH TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

MENIMBANG, BAHWA KARENA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA MAKA SUDAH SEHARUSNYA DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM AMAR PUTUSAN DIBAWAH INI;

MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR: 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UNDANG-UNDANG NOMOR : 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999, UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP), DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 11 Mei 2015 mengajukan alasan-alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pembuktian unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal menjatuhkan pidana uang pengganti kerugian Negara;
3. Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa;
4. Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi;

Oleh karena itu, Penuntut Umum meminta agar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sesuai dengan apa yang dimintakan dalam surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 April 2015 Nomor 59/Pd.Sus-TPK/2014/PN.Bna yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 April 2015 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Bna serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi? sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 April 2015 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;