Putusan PN POLEWALI
44/Pid.B/2018/PN Pol

Putusan PN POLEWALI Nomor 44/Pid.B/2018/PN Pol
Tanggal 30 April 2018 —Penuntut Umum:
OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH
Terdakwa:
SALEH L. MILO

MENGADILI :

1. Menyatakian Terdakwa SALEH L. MILO terbukt8i secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN " sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani tersdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan pengganti ijasah yang hilang ( SMP Rantebulahan ) dengan nomor 420.3/030/SMP/2009 tanggal 7 Januari 2009;

2. ijasah/STTB dengan nomor seri 06 OA ob 1569990 tanggal 6 Juni 1994 atas nama SALEHL. MILO ;

Dekembalikan kepada terdakwa SALEH L. MILO ;

3. 1 (Satu) rangkap Berkas Pendaftaranj Calon Kepala Desa An. SALEHY L. MILO yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar Daftar Riwayat hiduo;

- 1 (satu) Lembar Biodata Calon Kepala Desa;

- 1 (satu) Surat pernyataan pencalonan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akian menarik diri dari pencalonan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa;

- 1 (satu) lembar surat cuti;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Catatan Kepolisian;

- 1 (satu) lembar surat keterangan tidak melakukan tidak Pidana dan dijatuhi Hukuman Kurungan /Penjara dari Pengadiloan Negeri Polewali;

- 1 (satu) lembar sura5t kieterangan Dokter;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Pendudukl;

- 1 (satu) lembar Foto Copy akta Kelahiran;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan pengganti Ijasah yang hilang ( SD 002 Tabone );

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Keterangan pengganti ijasah Yang hilang ( SMP Rantebulahan );

dikembalikan kepada saksi Demmattayana, s.ip

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;