Putusan PN PASURUAN
7/Pdt.G.S/2019/PN Psr

Putusan PN PASURUAN Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Psr
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
PT. BRI PERSERO Tbk UNIT JOGOSARI
Tergugat:
1.NURGHOIB
2.AMINAH

Menimbang bahwa maksud dan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan/Gugatan sederhana tertanggal November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Desember 2019 di bawah Register Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN.Psr, maka Pengadilan akan memperhatikan tentang hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, Bab III mengatur Tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang bahwa di dalam pasal 5 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan bahwa tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

a. Pendaftaran.

b. Pemeriksaan Kelengkapan gugatan Sederhana.

c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

d. Pemeriksaan Pendahuluan

e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

f. Pemeriksaan siding dan perdamaian.

g. Pembuktian dan

h. Putusan

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam bag IV Pemeriksaan Pendahuluan yaitu dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan ?Apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa gugatan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa Gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari Register perkara dan memerintahkan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat? ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara a quo akan dipertimbangkan apakah surat gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan bahwa ?Para Pihak dalam dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing masing tidak tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama.? Selanjutnya didalam pasal 4 ayat 3 Perma tersebut Jo. Pasal 4 ayat 3 Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dinyatakan ?Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama ;

Menimbang bahwa setelah meneliti Surat gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata baik alamat penggugat maupun tergugat I dan tergugat II adalah beralamat di Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil ;

Menimbang, bahwa jika dicermati pasal 4 ayat 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Pasal 4 ayat 3 Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana tersebut dinyatakan ?Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, dimana dalam hal ini meskipun penggugat dan tergugat I dan tergugat II berada di wilayah hukum namun jika dilihat diajukannya gugatan sederhana ini ke Pengadilan Negeri Pasuruan melalui administrasi e-Court dan juga dapat dilihat dari kepada siapa gugatan diajukan adalah kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, maka dalam hal ini gugatan penggugat tersebut adalah tidak tepat oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Bangil selain itu Pengadilan berpatokan pada forum domisili atau actor sequitur forum rei yang bertujuan untuk melindungi tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, S.H. Hal 192);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo domisili atau tempat tinggal penggugat dan tergugat I dan II yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dimana berdomisili di Kabupaten Pasuruan yang mana kedudukan atau tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan melainkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, sehingga Pengadilan Negeri Pasuruan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pasuruan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2015 Jo. Pasal 4 ayat 3 Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ;

Menimbang bahwa oleh karena pengadilan Negeri Pasuruan tidak berwenang mengadili perkara ini dan juga bukan termasuk dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasuruan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN.Psr dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Jo. Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN.Psr dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);