Putusan PN GORONTALO
16/Pdt.G.S/2020/PN Gto

Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Gto
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penggugat:
Maekel Rambi
Tergugat:
PT Finansia Multi Finance Cab. Gorontalo

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memenuhi materi gugatan sederhana atau tidak berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa saat Penggugat akan bermohon perumahan di Kota Gorontalo dan ketika akan di akat (persetujuan kontrak dengan Bank BRI) akan tetapi muncul data nama Penggugat masuk pada BI Checking padahal selama ini Penggugat tidak ada ikatan kontrak dengan Tergugat karena selama ini Penggugat tidak pernah ada pinjaman dana atau kredit barang elektronik maupun barang lainnya kepada Tergugat, sehingga atas dasar perbuatan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian besar, yaitu kerugian Materil dimana Penggugat telah menyewa mobil selama 2 (dua) bulan persis, dimana Penggugat dalam pengurusan rumah tersebut namun gagal karena ulah dari Tergugat, dan kemudian Penggugat telah menyewa mobil tersebut bolak balik Kota Gorontalo dan Kec. Marisa Kab. Pohuwato sudah 13 (tiga belas) kali rental mobil dengan satu kali pinjam sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diluar uang besin dan uang makan sehingga di totalkan satu kali berangkat (Pulang Pergi) dari Marisa ke Kota Gorontalo sekitar sejumlah Rp600.000,00 (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) @ 13 Kali Rp600.000,00 = Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan disamping itu, perbuatan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian imateril dimana Penggugat telah stres, malu diketahui oleh teman-teman disebabkan karena ulah Tergugat sehingga Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk membersihkan nama baik Penggugat selama ini;

Menimbang, bahwa BI Cheking adalah Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas), atau dengan kata lain BI Cheking jadi penentu kelayakan calon debitur;

Menimbang, bahwa BI Cheking dapat diakses lembaga keuangan, baik bank maupun non bank dalam 24 jam setiap harinya asalkan terdaftar sebagai anggota Biro Informasi Kredit;

Menimbang, bahwa mulai bulan Januari 2018, BI Cheking atau Layanan Sistem Informasi Debitur (SID) sudah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dimana SLIK dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menyediakan Informasi Debitur (iDEB) bagi debitur perorangan maupun debitur usaha;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa isi serta maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa untuk menyelesaikan isi tuntuan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, maka pihak yang mengelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, namun pada kenyataannya pihak dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materi gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materi gugatan sederhana atau bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang???undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Gto dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);