1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PA DEPOK
  4. Perdata
  5. Perceraian

Putusan PA DEPOK
1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.

    Putusan PA DEPOK Nomor 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.
    Tanggal 14 Oktober 2014 — perdata
    Nomor 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perceraian
    Kata Kunci putusan PA.Dpk
    Tahun 2014
    Tanggal Register 13 Mei 2013
    Lembaga Peradilan PA DEPOK
    Jenis Lembaga Peradilan PA
    Hakim Ketua Umar Faruq S.ag.
    Hakim Anggota S.ag, E. Kurniati Imron, Hj. Ida Zulfatria
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L IDALAM KONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan sebidang tanah seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi), diatasnya terdapat sebuah bangunan, yang terletak dan berlokasi di RT.03/ RW.16, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05614/Kelurahan Pancoran Mas, Surat Ukur Nomor: 10.10.71.04 03879/1997, tanggal 22 Maret 1997, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak (separuh) atas harta bersama tersebut;4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak masing-masing atas harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura oleh pihak yang berperkara, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara;5. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;DALAM REKONVENSI- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI1. Membebankan kepada Penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara konvensi ini sejumlah Rp. 2.446.000,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat adanya perkara rekonvensi ini sejumlah Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 14 Oktober 2014
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

80
22