Putusan PN Pulau Punjung
18/Pdt.G.S/2019/PN Plj

Putusan PN Pulau Punjung Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Plj
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
BRI UNIT PINANG MAKMUR
Tergugat:
SYAFRIL HABIBI

Menimbang, bahwa pada (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanatelah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, hal mana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di Pasal 3 dan Pasal 4 (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

1. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 4 Ayat (3a) (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil,atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Dari Pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana adalah mengenai domisili atau tempat tinggal antara Penggugat atau kuasanya dan Tergugat harus di daerah hukum pengadilan yang sama. Maka Hakim harus menilai apakah antara Penggugat atau kuasanya dengan Tergugat berada di daerah hukum Pengadilan yang sama?;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah dari mana Hakim dapat menilai Penggugat atau kuasanya dan Tergugat berada di daerah hukum Pengadilan yang sama, dimana secara formalitas suatu gugatan hal tersebut wajib ditentukan dalam perkara perdata gugatan sederhana, sehingga satu-satunya bagi Hakim dalam menilai apakah para pihak di daerah hukum Pengadilan yang sama adalah dalam gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya/Karyawan bernama 1. , sedangkan Tergugat 1. dan Tergugat 2. bertempat tinggal di

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, terhadap kuasa dari Penggugat tidak tertera secara jelas tempat tinggal/domisili dari Kuasa Penggugat, dan hanya mencantumkan jabatan Kuasa Penggugat saja, walaupun dalam prateknya menurut Buku M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam materi pembahasan perihal Formulasi Surat Gugatan halaman 53 pada poin Identitas Para Pihak menyatakan bahwa ?Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali, tidak seperti diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka)?, dimana tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain, tidak imperatif.

Menimbang, bahwa walaupun terhadap identitas para pihak dalam gugatan dapat dibuat secara sangat sederhana akan tetapi mengenai tempat tinggal/domisili para pihak dalam Gugatan Sederhana sangatlah penting kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dengan hanya dicantumkan jabatan dari kuasa penggugat tanpa tertera dengan jelas mengenai tempat tinggal/alamat dari Kuasa Penggugat sehingga dengan merujuk hanya pada jabatan kuasa Penggugat tersebut tidak adanya kepastian atas gugatan Penggugat bahwa antara Kuasa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, selain itu dalam gugatannya dinyatakan terhadap kuasa tersebut didapat dari kuasa subtitusi dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padang yang beralamat di Padang yang secara jelas bukan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana dikarenakan tidak memenuhi ketentuan 4 Ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dan sisa dari panjar biaya perkara gugatan Penggugat tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan 4 Ayat (3) dan (3a), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Plj dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;