Putusan PT MAKASSAR
224/PID/2014/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 224/PID/2014/PT MKS
Tanggal 8 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ABU PATANDEAN, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. KRISTIAN H.P. LAMBE, MM.

PUTUSAN NOMOR : 176/PID.B/2014/PT.MKS,PUTUS TANGGAL 24/06/2014 DAN MINUTASI TANGGAL 30/06/2014

M E N G A D I L I :

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM.

- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 62/PID.B/2014/PN.MKL TANGGAL 11 JUNI 2014.

M E M E R I N T A H K A N :

- PENGADILAN NEGERI MAKALE UNTUK MEMBUKA KEMBALI PERSIDANGAN INI, MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA TERDAKWA IR. KRISTIAN H. P. LAMBE, M.M., DENGAN DAKWAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 309 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD.

- MENANGGUHKAN BIAYA PERKARA SAMPAI DENGAN PUTUSAN AKHIR.

PUTUSAN NOMOR : 224/PID.B/2014/PT.MKS

M E N G A D I L I :

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA / PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE TANGGAL 22 JULI 2014 NOMOR : 62/PID.B/2014/PN.MKL, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT;
• MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN KEPADA NEGARA;

PUTUSAN NOMOR : 176/PID.B/2014/PT.MKS,putus tanggal 24/06/2014 dan minutasi tanggal 30/06/2014

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mkl tanggal 11 Juni 2014.

M E M E R I N T A H K A N :

- Pengadilan Negeri Makale untuk membuka kembali persidangan ini, menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ir. Kristian H. P. Lambe, M.M., dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

PUTUSAN NOMOR : 224/PID.B/2014/PT.MKS

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.Mkl, yang dimintakan banding tersebut;
• Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;