Putusan PT JAYAPURA
23/PID.TPK/2016/PT JAP

Putusan PT JAYAPURA Nomor 23/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 20 Juni 2016 —Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunutut Umum;

• Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, tanggal 25 April 2016 dengan perbaikan kwalifikasi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Piet Sayuri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Piet Sayuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi secara bersama-sama? sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50,000,000.- (lima puluh juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Uang sejumlah Rp. 850,000,000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Piet Sayuri;

2). foto copy dokumen Permohonan Pagu Dana Subsidi Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman TA.2014;

3). Foto copy dokumen Daftar Rakapitulasi Akhir pekerjaan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua TA.2014. Propinsi Papua Barat;

4). 3. Foto copy Rincian Anggaran Biaya ( RAB ), Perncian Perhitungan Tarif satuan per moda angkutanper Distrik di Prponpinsi Papua Barat Ta. 2013;

5). Foto copy dokumen Analisis harga Satuan Tarif AngkutanBeras PNS Per Distrik Pedalaman Propinsi Papua Barat;

6). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor : 915/1588/GPB/2014hal Mohonn percepatanPenerbitan DIPA Dana BUN belanja Subsidi dan lain-lain T.A. 2014tanggal 18 Juni 2014;

7). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor : 900/1258/GPB/2014hal Permohonan Penerbitan DIPA Dana BUN belanja Subsidi dan lain-lain T.A. 2014tanggal 18 Juni 2014;

8). Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ongkos angkut Beras PNS Per Distrik Pedalaman Propinsi Papua Barat. Ta. 2014;

9). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor: 501/1778/GPB/2014hal menunjuk PT. EMKL Tunas Papua sebagai penghelola Jasa Pengiriman Beras PNS Distrik Pedalaman Papua barat;

10). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor: 501/783.1/GPB/2014hal Persetujuan Prinsip Penunjukan langsung jasa Pengiriman beras PNS Papua Barat. Tanggal 30 September 2014;

11). Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kantor wuilayah Ditjen Perbendahraan Propinsi Papua Barat Nomor: KEP-003/WPB.33/999976/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan satker kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat;

12). Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik PedalamanPapua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: 01/WPB.32./999976/2014.

13). Adendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik PedalamanPapua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.1-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;

14). Adendum II Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik PedalamanPapua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.II-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;

15). foto copy SuratTagihan Pertama Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor: S-07/EMKL-TP/XI/2014. Tanggal21 November 2014;

16). foto copy SuratTagihan KeduaJasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor : S-08/EMKL-TP/XI/2014. Tanggal17 Desember2014;

17). foto copy SuratTagihan KetigaJasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor: S-11/EMKL-TP/XII/2014. Tanggal 22 Desember2014;

18). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 062890k/065/111 tanggal 25 Novmeber 2014;

19). foto copy Surat Perintah MembayarNomor: 00001tanggal24 Novmeber 2014;

20). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067647k/065/111 tanggal 22 Desember 2014;

21). foto copy Surat Perintah MembayarNomor: 00004tanggal19 Desember2014;

22). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068145k/065/111 tanggal 23 Desember 2014;

23). foto copy Surat Perintah MembayarNomor: 00006tanggal23 Desember2014;

24). foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsaha DokumenPT. Padoma, Nomor: S-10/ EMKL-TP/XI/2014;

25). foto copy surat Penunjukan PPK Nomor: 954/2089/SETDA/2014 tanggal 21 November 2104;

26). foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara TA. 2014 Nomor: SP DIPA-9908.1.999976/2014;

27). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras dari Gudang PT. Tunas Papua ke Daerah Pedalaman Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak bulan Januari s/d Desember 2014;

28). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten Raja Ampat bulan Januari s/d Desember 2014;

29). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten sorongdan Tambraubulan Januari s/d Desember 2014;

30). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten sorong Selatandan Maybrat bulan Januari s/d Desember 2014;

31). Laporan Realisasi Pembayaran Dana Penyaluran Beras Ta. 2014 Peanggung Jawab PT. EMKL Tunas Papua;

32). foto copy akta Perseroan terbatas ? PT. TUNAS PAPUA ?

33). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten Manokwari, manikwari Selatan , Pegunungan Arfak, Wandama dan Bentuni.bulan Januari s/d Desember 2014;

34). foto copy Laporan RekapTriwulan 1-3 Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak dari bulan Januari-Desember 2014 yang terdiri dari:

1. Pengajuan DO beras;
   1. Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB);
   2. Berita Acara Penyerahan Beras Pegawai negeri Sipil;
   3. DO bersa atas dasar SPMU Gaji;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang bukti surat/dokumen yang diajukan Terdakwa:

1. Surat Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 28 Oktober 2015 untuk melakukan penyitaan uang sebesar Rp500,000,000.- (lima ratus juta rupiah);

2. Surat Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 7 Desember 2015 untuk melakukan penyitaan uang sebesar Rp350,000,000.- (tiga ratus lima puluh rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);