Putusan PT PADANG
24/PDT/2020/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 24/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Helmi Glr Dt. Piliang
Terbanding/Tergugat I : Nurana
Terbanding/Tergugat II : Hasan Basri
Terbanding/Tergugat III : Yurnadewita
Terbanding/Tergugat IV : Afrizal T pgl. David

MENGADILI

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI KUASA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN NOMOR 34/PDT.G/2019/PN PMN, TANGGAL 5 DESEMBER 2019, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• MENYATAKAN EKSEPSI PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN SAH BAHWA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)NOMOR 81/DESA SIKABU, SURAT UKUR NOMOR 26/2000, TANGGAL 7 MARET 2000, A/N HELMI (PENGGUGAT), LUAS 10.460 YANG TERLETAK DI KORONG KAMPUNG TANGAH NAGARI SIKABU, KECAMATAN LUBUK ALUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN DENGAN BATAS SEPADAN:

• UTARA DAHULU BERBATAS DENGAN TANPIAH (PR) SUKU KOTO, SEKARANG DENGAN

RADIA SANAK TANPIAH, DAHULU NUREKA SUKU MANDAHILIANG SEKARANG DENGAN

RITA ANAK DARI NUREKA DAN DR.ASRIL ZAHARI;

• SELATAN DAHULU BERBATAS DENGAN TANAH M.SIDIN SEKARANG DENGAN

AMIRUDIN KEMENAKAN DARI M. SIDIN;

• TIMUR BERBATAS DENGAN TANAH DAMANG MAJID, SEKARANG DENGAN ROSMAWATI

DKK YAITU CICIT DARI DAMANG MAJID;

• BARAT BERBATAS DENGAN JALAN DARI BELANTI KE SIKABU;

(OBJEK PERKARA) ADALAH KEPUNYAAN/MILIK PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

1. MENYATAKAN TINDAKAN DAN PERBUATAN PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT YANG MENGHALANG-HALANGI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK MENGGARAP, MENGURUS DAN MENGUASAI TANAH OBJEK PERKARA ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
2. MENYATAKAN TINDAKAN DAN PERBUATAN PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT MENGUASAI TANAH OBJEK PERKARA YANG ADALAH MILIK PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN TANAH OBJEK PERKARA DENGAN MENGANGKAT SEGALA HAK MILIKNYA DAN HAK MILIK ORANG LAIN YANG MENDAPAT HAK DARI PADANYA, JIKA ENGKAR DENGAN BANTUAN KEPOLISIAN, ABRI DAN ATAU PIHAK KEAMANAN LAINNYA;

1. MENOLAK GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK SELEBIHNYA;

DALAM REKONVENSI

• MENYATAKAN GUGATAN PARA TERBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI/PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DITINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000, a/n HELMI (Penggugat), luas 10.460 yang terletak di Korong Kampung Tangah Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sepadan:

• Utara dahulu berbatas dengan Tanpiah (Pr) Suku Koto, sekarang dengan

Radia sanak Tanpiah, dahulu Nureka suku Mandahiliang sekarang dengan

Rita anak dari Nureka dan Dr.Asril Zahari;

• Selatan dahulu berbatas dengan tanah M.Sidin sekarang dengan

Amirudin kemenakan dari M. Sidin;

• Timur berbatas dengan tanah Damang Majid, sekarang dengan Rosmawati

Dkk yaitu cicit dari Damang Majid;

• Barat berbatas dengan jalan dari Belanti ke Sikabu;

(objek perkara) adalah kepunyaan/milik Pembanding semula Penggugat;

1. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Terbanding semula para Tergugat yang menghalang-halangi Pembanding semula Penggugat untuk menggarap, mengurus dan menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Terbanding semula para Tergugat menguasai tanah objek perkara yang adalah milik Pembanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, jika engkar dengan bantuan Kepolisian, ABRI dan atau pihak keamanan lainnya;

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

• Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat Dalam Rekonpensi/para Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum para Terbanding semula para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);