1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN RENGAT
  4. Pidana Khusus
  5. Lingkungan Hidup

Putusan PN RENGAT
74/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rgt-Tlk

    Putusan PN RENGAT Nomor 74/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rgt-Tlk
    Tanggal 22 Maret 2016 — Terdakwa Delis Martoni SE,.MM. Als. Toni Bin Jamai’in
    Nomor 74/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rgt-Tlk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Lingkungan Hidup
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN RENGAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Moh Sutarwadi
    Hakim Anggota Wiwin Sulistya, Petra J. Siahaan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) BULAN DENGAN MASA PERCOBAAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN, SERTA PIDANA DENDA SEBESAR RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) APABILA TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa Delis Martoni SE,.MM. Als. Toni Bin Jamai?in telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?tanpa Izin secara bersama-sama melakukan budi daya tanaman/perkebunan dengan luasan tanah tertentu ?;2. Menjatuhkan pidana terhadap Delis Martoni SE,.MM. Als Toni Bin Jamai?in dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa :1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts-II//1993, tanggal 27 Februari 1993, tentang pemberian hak Penguasahaan Hutan tanaman Industri kepada PT.Riau Andalan Pulp and paper;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/Kpts-II//1997, tanggal 10 Maret 1997, tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 281/KPts-II1993 tanggal 27 Mei 1993, tentang penangguhan Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 130/Kpts-II//1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak Penguasahaan Hutan tanaman Industri kepada PT.Riau Andalan Pulp and paper;3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.356/Menhut-II/2004, tanggal 1 Oktober 2004, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPts-II/1993,tanggal 10 Maret 1993, Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/Kpts-II/1997, anggal 10 Maret 1997, tentang pemberian hak Penguasahaan Hutan tanaman Industri di Provinsi Raiu kepada PT.Riau Andalan Pulp and paper;4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 327/Menhut-II/2009, tanggal 12 Juni 2009, tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts-II//1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak Penguasahaan Hutan tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and paper;5. Keputusan Menteri Kehutana Nomor SK 180/Menhut-II/2013, tanggal 21 Maret 2913, tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Kehtanan nomor 130/Kpts-II//1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak Penguasahaan Hutan tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and paper;6. Peta (lembar I) areal kerja izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanamanan Industri dalam hutan tanaman PT. Raiu Andalan Pulp and paper, tanggal 21 Maret 2013;7. Peta (lembar-I) Areal Kerja izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanamanan Industri dalamhutan tanaman PT. Raiu Andalan Pulp and paper, tanggal 21 Maret 2013;8. Peta Lokasi Perambahan di Areal Konsesi Hutan tanaman Industri (HTI) PT. RAPP Estate Baserah yang dibuat oleh pihak PT. RAPP;9. Peta lokasi Perambahan di Areal Konsesi Hutan tanaman Industri (HTI) PT. RAPP Estate Baserah yang dibuat oleh pihak PT. RAPP, yang dibuat oleh Petugas Dinas Kehutanan Kab. Kuansing;Terlampir dalam berkas perkara ; 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 22 Maret 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

386
35