Putusan PN KEFAMENANU
1/Pid.Prap/2017/PN Kfm

Putusan

Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm Tanggal 27 April 2017 —- WILBRODUS SONBAY Sebagai PEMOHON - ALEXANDER FRANS, S.H., DORSYANE H. FRANS, S.H.,M.H.,MEGA M. FRANS., S.H., ROBERTUS SALU, S.H. Sebagai Kuasa Hukum PEMOHON - KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU Sebagai TERMOHON
Nomor	1/Pid.Prap/2017/PN Kfm
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Umum Pra Peradilan
Kata Kunci	1 PIDANA PRAPERADILAN 2017WILBRODUS SONBAYAPRIANUS SUKI
Tahun	2017
Tanggal Register	30 Maret 2017
Lembaga Peradilan	PN KEFAMENANU
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	- Decky Arianto Safe Nitbani
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	- KABUL
Catatan Amar	M E N G A D I L I:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;2. Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor: Print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas sangkaan melanggar primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair pasal 3 Jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang didasarkan atas surat perintah Penyidikan Nomor: print-14/P.3.12/Fd.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penetapan, penagkapan, penahanan juga tidak sah, dan pemohon segera dikeluarkan dari tahanan.4. Membebankan biaya perkara kepada negara
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	27 April 2017
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

217

146