Putusan PN PALU
62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal

Putusan PN PALU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 13 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD FARHAN, S.H
Terdakwa:
ANDI NURHAEDAH, S.Sos

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. ANDI NURHAEDAH, S Sos. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sdr. ANDI NURHAEDAH, S.Sos. oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa, Sdr. ANDI NURHAEDAH, S.Sos. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. ANDI NURHAEDAH, S Sos. dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 289.932.150,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Pernyataan Jaminan;

2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh Inspektorat Kota Palu;

3. Surat Pernyataan Oleh sdri. ANDI NURHAEDAH, S.Sos;

4. Simda Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2014 s/d Tahun 2016;

5. uku Kas Umum (BKU) Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2014 s/d Tahun 2016;

6. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016 oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulteng;

7. Bukti setoran Pajak tahun 2014 s/d. tahun 2016.

dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);