1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PA MATARAM
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PA MATARAM
428/Pdt.G/2018/PA.Mtr

    Putusan PA MATARAM Nomor 428/Pdt.G/2018/PA.Mtr
    Tanggal 9 Oktober 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
    Nomor 428/Pdt.G/2018/PA.Mtr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register 23 Juli 2018
    Lembaga Peradilan PA MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PA
    Hakim Ketua Dra. Hj. Kartini
    Hakim Anggota H. Muhammad, M.hh.miftahul Hadi
    Panitera - Ramli
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN
    Catatan Amar 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI ) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon Konvensi ( Sita Hanafi Tuti Damayanti ,SE binti Idris Abd.Majid ,S.H ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya;2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:2.1. Nafkah Iddah selama 3 ( tiga ) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah );2.2. Mut?ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah );3. Menetapkan seorang anak bernama : ANAK 1, laki-laki, umur 6 tahun ( Mataram, 08 Agustus 2012 ),berada dibawah pemeliharaan (hak hadhonah) PENGGUGAT REKONVENSI selaku ibu kandung ;4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak sebagaimana diktum 3 di atas sejumlah Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 221.000,00 ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 9 Oktober 2018
    Tanggal Dibacakan 9 Oktober 2018
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

11
6