1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAYAPURA
  4. Pidana Khusus

Putusan PT JAYAPURA
20/PID.TPK/2015/PT JAP

    Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/PID.TPK/2015/PT JAP
    Tanggal 24 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
    Terbanding/Terdakwa : Jusup Sahertian, SH
    Nomor 20/PID.TPK/2015/PT JAP
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2015
    Tanggal Register 20 Agustus 2015
    Lembaga Peradilan PT JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Ida Bagus Djagra
    Hakim Anggota Josner Simanjuntak, Brjosner Simanjuntak
    Panitera Maria Sabono
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIPERBAIKI
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    - Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut ;

    - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 8 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

    1. Menyatakan Terdakwa YUSUF SAHERTIAN,SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

    2.Membebaskan Terdakwa YUSUF SAHERTIAN.SH. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

    3.Menyatakan Terdakwa YUSUF SAHERTIAN.SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi yang dilakukan secara bersama-sama? sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

    4.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JUSUF SAHERTIAN.SH. tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

    5.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

    6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

    7. Menetapkan barang bukti berupa ;

    1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri, Nomor : 564 Tahun2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan StrukturalEselonIIIdanIVMenteri KomunikasidanInformatika, Tanggal 14 September 2012;

    1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Nomor : 855 Tahun 2012, Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, beserta lampiran Nama-nama pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika TA 2014;

    1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 1393 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 855 Tahun 2012 Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, beserta lampiran Nama-nama Pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika Tahun anggran 2014, Nomor :1393, tanggal 30 Desember 2013;

    1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: 15/SK/ BALMON.92 /02 /2013, Tentang Panitia pengadaan barang/jasa di Lingkungan balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II merauke Tahunanggaran 2013, beserta lampiran Susunan Panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan balai monitor spectrum frekuensi radio kelas II merauke, Nomor 15/SK/BALMON.92/02/2013, Tanggal 19 Februari 2013;

    Surat Keputusan Kepala Bala Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Provinsi Papua, Nomor: 09/SK/BALMON.92/01/2013, Tentang Pembentukan panitia pemeriksa dan penerimaan barang dan jasa balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II

    Tanggal Musyawarah 24 Agustus 2015
    Tanggal Dibacakan 24 Agustus 2015
    Kaidah —
    Abstrak

    • Putusan terkait tidak ada

    103
    19