Putusan PN PASIR PANGARAIAN
19/Pdt.G/2018/PN Prp

Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Prp
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek) ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II pada 10 Oktober 1995;
4. Menyatakan sah Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana Surat Jual beli oktober 1995 atas tanah perkebunan seluas 10 (Sepuluh) hektar dan saat ini diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
5. Menyatakan Penggugatadalah Pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas 10 (Sepuluh) hektar yang diatasnya sudah ada tanaman Kelapa yang saat ini dikenal terletak di, RT 015/ RW 006, Dusun III, Desa Batas, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan 5 (Lima) persil Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah sebagai berikut:
   1. SKT No: 80/SKT/BTS/1995 A/n: DOOR. NST tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: Ir. MAY MACHMUD SIREGAR;
   2. SKT No: 88/SKT/BTS/1995 A/n: FAUZI tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ANA LATIFAH LUBIS;
   3. SKT No: 76/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS.B tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: ELIDA HANUM LUBIS;
   4. SKT No: 81/SKT/BTS/1995 A/n: HARIS.B tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: Dra.RT.SARTIKA NATADIKUSUMAH;
   5. SKT No: 77/SKT/BTS/1995 A/n: DOOR. NST tanggal 8 Maret 1995, SKGR Tgl 5 April 1995 A/n: Dra. RT. SARTIKA NATADIKUSUMAH;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut atasnama Penggugat atau nama yang disetujui oleh Penggugat untuk itu;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan Aquo.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.900.000,-. (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)